DPRD Akan Panggil Kepala UP Perparkiran Secara Khusus

10/08/2018 22:44 WIB PEMERINTAHAN
prabowo soenirman.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan, komisinya akan memanggil Kepala Unit Pengelola (UP) Perparkiran Tiodor Sianturi secara khusus terkait kebijakannya memotong remunerasi pegawai hanya karena berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Surat undangan untuk pemanggilannya sedang disiapkan. Kepala UP akan diundang secara khusus," katanya kepada wartawan di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Ia menambahkan, selain masalah pemotongan remunerasi, persoalan-persoalan dalam Unit Kerja Satuan Perangkat (UKPD) itu yang diekspos media massa, juga akan dipertanyakan, termasuk soal pengelolaan 35 titik parkir milik PD Pasar ya yang terus merugi.

"Apalagi karena UP Perparkiran berencana menyerahkan pengelolaan ke-35 titik itu kepada pihak ketiga. Saya pernah baca suratnya bulan lalu," imbuh dia.

Wakil Ketua II Fraksi Gerindra DPRD DKI ini menilai, apa yang akan dilakukan UP Perparkiran itu tidak benar karena ke-35 titik parkir tersebut merupakan aset PD Pasar Jaya.

"Yang terbaik, kembalikan saja pengelolaan ke-35 titik parkir itu kepada PD Pasar, dan UP Perparkiran fokus mengelola parkir on street ," katanya.

Prabowo mengakui sudah tahu kalau saat ini Inspektorat juga tengah menelisik permasalahan di UP Perparkiran, namun ia meminta Inspektorat jangan hanya meminta keterangan dari pegawai kelas bawah, tapi juga dari kepala UP, bahkan Kepala Dinas Perhubungan.

"Pemeriksaan itu akan kita kawal," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemotongan remunerasi itu terjadi karena dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan DKI Jakarta atas audit APBD 2016 ditemukan kelebihan bayar remunerasi sebesar Rp172 juta yang berpotensi merugikan keuangan UP Perparkiran. 

Namun seperti diungkap pegawai UP Perparkiran, dengan alasan kalau temuan itu akibat kerugian dalam pengelolaan 35 titik parkir milik PD Pasar Jaya dan karena penerapan sistem Terminal Parkir Eletronik (TPE) mengalami defisit, remunerasi 278 pegawai tetap non PNS dipangkas Rp 2 juta hingga Rp6 juta/orang atau total Rp1,6 miliar. Pemotongan dilakulan pada 15 Oktober-15 Desember 2017.

Pada 18 Juli 2018, remunerasi pegawai tetap non PNS dipotong lagi dengan besaran yang sama untuk setiap orang dengan alasan karena pemasukan bulan Juni 2018 anjlok, sehingga dikhawatirlan kembali menjadi temuan BPK.

Padahal, menurut pegawai, Juni 2018 merupakan momen Ramadhan dan libur panjang lebaran, sehingga wajar jika pemasukan anjlok.

Pegawai juga mengeluhkan tindakan lain kepala UP yang juga dinilai sewenang-wenang. Antara lain, sejak dilantik pada awal 2016, Kepala UP tidak mengucurkan dana pembelian seragam bagi 2.600 juru parkir, sehingga para jukir ini membeli dari kordinator wilayahnya masing-masing dengan cara dicicil; dan selalu telat membayarkan THR.

"Bahkan tahun ini sebanyak 10% dari 2.600 jukir sampai sekarang belum menerima THR," jelas Ragil, pegawai UP Perparkiran.

Di UP Perparkiran juga diduga terjadi korupsi, karena dari 201 TPE yang dibeli dengan dana Rp35 miliar, hanya 20-30% yang dapat digunakan secara efektif.

Hingga berita ditayangkan, Kepala Inspektorat DKI Michael Rolandi belum dapat dikonfirmasi karena pesan WA yang dikirim tak kunjung dibalas, sementara saat ditelepon, tidak diangkat.

Menurut infomasi, pada Senin (6/8/2018), Inspektorat memeriksa tiga pegawai UP Perparkiran berstatus non PNS. Ketiganya adalah Ujang, Manager Perencanaan Thamrin, Manajer SDM; dan Adnan, Manajer Keuangan.

Belum jelas bagaimana hasil pemeriksaan ketiganya dan apakah Kepala UP Perparkiran Tiodor Sianturi telah masuk jadwal pemeriksaan, karena Kepala inspektorat blm dapat dikonfirnasi. (rhm)

 

 

BERITA TERKAIT