JPS Minta Anies Copot Kepala PTSP Jakpus

26/07/2018 06:14 WIB KRIMINAL
syaiful jihad.jpg

Jakarta, Harian Umum- Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Syaiful Jihad meminta Gubernur Anies Baswedan mengganti Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat Sri Ratu Mulyati.

Pasalnya, selama dia menjabat, Jakarta Pusat dimaraki reklame ilegal.

"Kalau saya perhatikan, saat ini reklame ilegal, baik yang tidak berizin maupun yang izinnya telah habis namun tidak diperpanjang, ada dimana-mana di Jakarta Pusat, seolah kepala TPST ini main mata dengan pengusaha demi kepentingan pribadinya, tanpa mempedulikan kerugian Pemprov DKI dari sektor pajak maupun retribusi," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Ia mencontohkan billboard atau papan reklame yang berada dekat sekali dengan kantor Walikota Jakarta Pusat, yakni yang berada di Harmoni.

Di lokasi ini, tepatnya dalam sebuah area perkantoran, terdapat tiga billboard dimana satu di antaranya menempel di dinding sebuah gedung yang dahulu merupakan gedung Bank OUB, dan dua lainnya dibuat dengan pondasi menancap di tanah (tiang tumbuh).

Billboard yang menempel di dinding diketahui milik PT Rajawali, sementara yang dibangun dengan tiang tumbuh milik PT Warna Warni dan PT Kharisma Karya Lestari

"Harmoni termasuk Kawasan Kendali Ketat, sehingga sesuai pasal 9 Pergub 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan  Reklame, maka billboard yang dibuat di kawasan ini harus menempel pada dinding bangunan atau dibuat di atas bangunan. Tapi meski Harmoni berada dalam wilayah kerjanya dan kedua billboard dengan tiang tumbuh itu melanggar Pergub, kepala PTSP Jakarta Pusat tidak berbuat apa-apa. Malah setelah diributkan media, yang menindak Satpol PP Provinsi DKI, bukan Satpol PP Jakpus," katanya.

Anehnya, lanjut dia, setelah dibongkar pada 19 April 2018, billboard milik PT Kharisma kembali dibangun dengan tiang tumbuh, dan billboard itu eksis hingga kini untuk menayangkan iklan komersial.

Contoh lain tentang adanya reklame bermasalah di Jakpus adalah dua billboard digital milik PT Supra Media Nusantara di Gedung The Tower City, Jalan MH Thamrin. Kedua billboard ini dibangun di atas exhaust yang merupakan fasilitas gedung, namun pihak perusahaan mengklaim telah mendapat izin dari PTSP Jakarta Pusat.

Meski demikian, ukuran kedua billboard itu diketahui melanggar Pergub karena jauh lebih besar dari ukuran exhaust yang didudukinya. Ukuran kedua billboard itu 8 meter x 4 meter x 1 muka atau seluas 32 m2.

"Seingat saya, PT Supra pernah berjanji akan memperbaiki izinnya, tapi sampai hari ini saya tidak melihat adanya perubahan pada ukuran kedua billboard itu," imbuh Syaiful.

Aktivis senior ini menilai, jika kepala PTSP Jakpus tetap dipertahankan, sulit bagi Gubernur Anies Baswedan untuk dapat menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pajak reklame yang hingga 2017 lalu masih tidak mencapai target.

"Saya berharap dalam proses mutasi dan rotasi yang saat ini sedang dilakukan Anies, nama kepala PTSP Jakpus masuk daftar yang dicopot," tegasnya.

Hingga berita ini tayang, Kepala PTSP Jakarta Pusat Sri Ratu Mulyati tak dapat dikonfirmasi karena berkali-kali harianumum.com mendatangi tempat kerjanya, yang bersangkutan tak pernah ada.

"Ibu sedang keluar, nggak tahu kapan kembali," kata stafnya. (rhm)

BERITA TERKAIT