Kebijakan Anies Merotasi Pejabat Dihadang 3 Masalah

12/07/2018 02:51 WIB PEMERINTAHAN
amirnh.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengingatkan Gubernur Anies Baswedan tentang adanya tiga masalah yang harus dibenahi dalam proses rotasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau ketiga masalah ini tidak diselesaikan, ketiganya dapat menjadi batu sandungan. Bahkan bisa saja Anies akan berurusan dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Ketiga permasalahan dimaksud adalah;
1. Formulir pendaftaran seleksi PNS di sistem milik Panitia Seleksi (Pansel) Promosi yang dipimpin Sekda Sefullah tidak bisa dibuka, sehingga ketika PNS yang ingin mengikuti seleksi guna mengisi jabatan kosong setelah Anies melantik 20 pejabat pada Kamis (5/7/2018) lalu, tak dapat mengaksesnya.

"Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) harus bekerja cepat untuk mengatasi ini. Jangan sampai ada kesan kalau formulir itu tidak bisa dibuka karena disengaja untuk tujuan tertentu," tegas Amir.

2. Pada 2015, di era pemerintahan Ahok, Pemprov DKI melakukan seleksi terhadap puluhan pejabat eselon II dalam rangka mutasi. Melalui Pengumuman Sekda Nomor 6 Tahun 2015 diketahui kalau seleksi itu meloloskan 30 pejabat, namun yang telah dilantik kurang dari 10 orang. Mereka yang telah dilantik di antaranya Andri Yansah menjadi kepala Dinas Perhubungan, dan Edi Junaedy yang dilantik menjadi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

"Para pejabat yang belum dilantik itu sekarang meminta penjelasan Pansel Promosi. Kalau ini tidak diselesaikan secara adil, sesuai pasal 129 UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, para eselon II itu dapat mempersengketakannya," jelas Amir.

Menurut dia, jika kesalahan dalam kasus ini ada pada Sekda, maka sesuai pasal tersebut, Sekda diadukan ke Gubernur.

Meski demikian, para pejebat itu bisa juga menggunakan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa PNS dan warga umum yang merasa diperlakukan dengan tidak adil atau tidak layak, dapat melakukan gugatan. 

"Gugatan itu bisa diajukan ke PTUN," imbuh ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu.

3. Pada era Ahok ada beberapa pejabat yang dimutasi dengan melanggar pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 2014 karena para pejabat itu dimutasi sebelum menjabat selama dua tahun, dan karena alasan yang cenderung semena-mena. Padahal kebanyakan pejabat itu berprestasi.

Di antara yang dimutasi adalah Seketaris Dewan (Sekwan) Ahmad Sotar Harahap dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rusman Sagala.

"Saat masih di Kesbangpol, Sotar merupakan pejabat yang dapat menjalin komunikasi dengan intelijen dengan sangat baik, sementara Rusman merupakan penggagas Program Car Free Day," jelas Amir.

Kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Sotar menjelaskan kalau dirinya dimutasi gara-gara tidak menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2014, kepada Ahok saat sidang paripurna DPRD.

"Saya hanya membagikan LHP itu kepada DPRD, karena perwakilan BPK telah menyerahkan LHP itu secara langsung kepada Gubernur melalui Sekda. Sebelumnya, hal seperti itu tidak masalah," katanya.

Amir mengakui, di era Ahok, mutasi pejabat memang dilakukan secara semena-mena dan sesuka-sukanya saja, sehingga tak heran jika pejabat yang berprestasi dan potensial, masuk kotak alias dijadikan staf, sementara pejabat yang tidak kompeten dan hanya pintar menjilat serta mencari muka, mendapat promosi.

"Tak heran kalau di era Ahok muncul banyak masalah dan banyak kasus, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan pembelian lahan di Cengkareng Barat, karena yang dibutuhkan Ahok adalah pejabat yang mau menuruti apa pun kemauan dan perintahnya, meski tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan," jelas Amir.

Aktivis senior ini pun meminta Gubernur Anies Baswedan bijaksana dalam menangani persoalan kedua dan ketiga dari tiga persoalan dalam proses mutasi yang tengah dilakukannya saat ini, karena selain terkait langsung dengan karir seseorang, juga terkait dengan semangat kerja PNS di lingkungan Pemprov DKI.

"Anies punya misi menjadikan Jakarta sebagai kota yang adil, maju dan bahagia. Nah, ini ujian baginya untuk membuktikan bahwa dia dapat merealisasikan misinya itu," imbuh Amir.

Hingga berita ditayangkan, Sekda Saefullah belum memberi komentar karena pesan WhatsApp yang dikirim harianumum.com, yang berisi permintaan konfirmasi tentang formulir pendaftaran untuk mengikuti seleksi yang tak dapat dibuka, hanya dia baca. (rhm)

BERITA TERKAIT