PKS, Gerindra dan PAN Diingatkan Untuk Tidak Campakan Harapan Habib Rizieq

11/07/2018 07:52 WIB POLITIK
IMG-20180702-WA0005.jpg

Jakarta, Harian Umum- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, meminta Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Gerindra untuk tidak mencampakkan imbauan Habib Rizieq Shihab agar ketiganya berkoalisi untuk menghadapi Pilpres 2019.

Pasalnya, kekompakan ketiga partai itu terlihat telah mulai tercerai berai, karena PAN dan PKS yang semula sepakat untuk mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres, kini terlihat berambisi untuk mengusung Capres sendiri.

"PAN dan PKS sebaiknya jangan terlena dengan keinginannya mengusung Capres, karena sebelumnya mereka telah sepakat dengan Habib Rizieq untuk berkoalisi dengan Gerindra, dengan nama Koalisi Keumatan. PKS bahkan telah mengusulkan sembilan nama untuk dipilih sebagai Cawapres Prabowo, sementara PAN mengusulkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan," kata Sugiyanto kepada harianumum.com melalui telepon, Selasa (10/7/2018) malam.

Aktivis yang akrab disapa SGY ini meyakini bahwa agaknya memang ada pihak ketiga yang sengaja mengacak-acak soliditas PAN, PKS dan Gerindra, karena takut jika Koalisi Keumatan benar-benar ada terealisasi maka pihak ketiga itu akan kalah Pilpres.

"Pihak ketiga ini sudah pasti lawan politik yang ingin mempertahankan status quo, ingin tetap menjadi penguasa dengan menjadikan Jokowi presiden dua periode," imbuhnya.

Meski demikian, aktivis yang juga politisi PAN ini mengaku tertarik pada dinamika tak terduga yang muncul belakangan ini, dimana Partai Demokrat melobi Gerindra untuk menduetkan Prabowo dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan melobi PKS, sehingga kemudian muncul keinginan PKS untuk mengusung duet Anies Baswedan-Ahmad Heryawan (Aher).

"Lobi-lobi ini membuat saya pun mulai yakin kalau Demokrat agaknya bukan partai abu-abu, tapi partai yang secara diam-diam mendukung Presiden Jokowi, karena lobi Demokrat ini lah yang bisa jadi membuat soliditas PKS, PAN dan Gerindra berantakan," katanya.

Ia pun mengingatkan PAN, PKS dan Gerindra agar hati-hati dan tetap istiqomah demi kepentingan bangsa dan negara ke depan.

"Sekarang ini bukan waktunya bagi PAN, PKS dan Gerindra untuk lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa dan negara. Meski pun judicial review atas presidential threshold sebanyak 20% diterima MK, mereka sebaiknya memperhitungkan kekuatan para pendukung Jokowi agar suara umat tidak terpecah belah, yang justru akan membuat mereka menelan kekalahan di Pilpres.

"Jadi sebaiknya mereka jangan menceburkan diri dalam euforia. Apalagi karena gerakan #2019GantiPresiden diinisiasi Mardani Ali Sera, politisi PKS," tegasnya.

Seperti diketahui, dalam beberapa hari ini rakyat Indonesia disuguhi tontonan akrobatik politikus PAN dan PKS yang seolah telah melupakan hasil pertemuan mereka dengan Habib Rizieq di Mekkah, tempat dimana Imam Besar Umat Islam itu menetap untuk sementara.

PAN sibuk untuk mengusung Amien Rais sebagai Capres, sementara PKS menyatakan tertarik untuk mengusung pasangan Anies-Aher, dan seolah melupakan sembilan nama yang diusulkan kepada Prabowo untuk dipilih sebagai Cawapres.

Tak hanya itu, setelah bertemu politikus Demokrat Syarif Hasan, Prabowo pun menyanjung-nyanjung AHY sebagai sosok muda yang layak menjadi Cawapres, sehingga kemudian muncul asumsi bahwa agaknya Gerindra akan berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung Prabowo-AHY.

Akrobatik politik ini membuat jutaan rakyat pendukung gerakan #2019GantiPresiden menjadi ketar-ketir, karena jika PAN, PKS dan Gerindra terpecah belah dan gagal membentuk Koalisi Keumatan, maka dapat dipastikan kemungkinan Indonesia akan memiliki presiden baru pada 2019, menjadi kecil.

Sebab, sejauh ini partai-partai pendukung Presiden Jokowi, seperti PDUP, Golkar, Hanura, NasDem, PPP dan PKB, terlihat masih solid. Bahkan Golkar tak henti-hentinya mengampanyekan Jokowi dua periode melalui TVOne.

Tak hanya itu, koalisi Gerindra-PKS di Pilkada Jabar yang mengusung Sudrajat-Ahmad Syaikhu ternyata kalah. Padahal, Jabar dianggap miniatur Indonesia, sehingga pemenang Pilkada di provinsi ini dipastikan berpeluang besar memenangi Pileg maupun Pilpres 2019. (rhm)   

BERITA TERKAIT