APMAM Desak KPK Audit Anggaran Revolusi Mental dan Tangkap Puan Maharani

29/06/2018 00:42 WIB HUKUM
jokowi-revolusi mental.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) mendesak KPK agar mengaudit anggaran Program Revolusi Mental Presiden Jokowi yang mencapai Rp149 miliar, dan menangkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani karena diduga mengorupsi anggaran program itu yang dijalankan di kementeriannya.

Permintaan ini tertuang dalam surat APMAM bernomor 019/APMAM/JKRTA/VI/2018 yang ditujukan  Kepala Kapolda Metro Jaya cq Direktur Intelkam Polda Metro Jaya perihal pemberitahuan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa) yang akan dilakukan di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/7/2018).

Surat ini dishare Ketua APMAM A Fandi kepada harianumum.com, Kamis (28/6/2018).

Dalam surat itu dijelaskan, dasar permintaan itu adalah karena APMAM ingin tahu sejauh ini apa efektifitas Program itu, sehingga Presiden mengalokasikan anggaran untuk program itu hingga Rp149 melalui APBN Perubahan 2015.

"Jokowi pertama kali mengkampanyekan slogan revolusi mental pada 10 Mei 2014 melalui tulisannya di Koran Kompas. Melalui tulisan itu, Jokowi mengenalkan pentingnya revolusi mental untuk mengatasi aneka persoalan bangsa ini, seperti korupsi, kolusi  dan nepotisme; ruwetnya birokrasi; dan kemiskinan," kata Fandi dalam surat itu.

Kemudian, imbuh dia, setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014, Jokowi  memasukkan dana sebesar Rp149 miliar  ke dalam APBN Perubahan 2015, khusus untuk Program Revolusi Mental.

Ia pun mempertanyakan, apakah sudah terealisasi Program Revolusi Mental itu???

"Anggaran revolusi mental Rp149 miliar kemana?" imbuhnya.

Ia menyebut, massa yang akan turun saat demo pada Senin sekitar 50 orang.

"Saat demo, tuntutan yang kami suarakan adalah mendesak KPK agar mengatensi anggaran Program Revolusi Mental sebesar Rp149 miliar di bawah pengelolaan di Menko PMK Puan Maharani, dan mendesak KPK mengaudit anggaran itu," jelas Fandi.

APMAM juga meminta KPK menangkap Puan karena puteri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri itu diduga menyelewengkan anggaran program tersebut.

"Kami tantang KPK apakah berani menangkap Puan?" tegasnya.

Seperti diketahui, Program Revolusi mental juga didengung-dengungkan Presiden Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014, dan menjadi program andalan Presiden karena program ini katanya akan menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju.

Namun fakta yang terpampang di depan mata saat ini justru menimbulkan pertanyaam apa sebenarnya program itu dan juga manfaatnya bagi bangsa Indonesia, karena banyak pengamat justru menilai rezim Jokowi justru merupakan rezim yang paling gaduh dalam sejarah NKRI, karena di rezim ini rakyat terbelah menjadi kubu pendukung Jokowi dan Ahok, dengan kubu oposisi yang merupakan pendukung Partai Gerindra, PAN dan PKS.

Tak hanya itu, kegaduhan terjadi juga karena rezim ini  memperlihatkan kecenderungan Islamophobia, sementara di sisi lain penegakan hukum menjadi tumpul kepada pendukung Jokowi, namun tajam terhadap pendukung oposisi, terutama terhadap umat Islam beserta ulama dan ustadnya.

Praktik korupsi juga bukannya mereda, namun kian menjadi-jadi, antara lain terindikasi dari makin banyaknya pejabat yang ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), dan perumbuhan ekonomi yang dijanjikan mencapai 7%, ternyata nyungsep ke kisaran  5%-an.

Janji Jokowi menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan, yang terjadi malah banjir tenaga kerja asing (TKA) dari China, sementara subsidi untuk rakyat kecil dicabut, sehingga harga kebutuhan melambung dan rakyat mengalami penurunan daya beli. Tak heran jika mal-mal yang biasanya selalu ramai, kini mengalami penurunan pengunjung. Gerai Matahari dan Ramayana bahkan telah banyak yang tutup.

Sebelumnya, soal anggaran Program Revolusi Mental ini juga dipermasalahkan Analisis Center for Budget Analysis (CBA) yang Puan telah menggunakan anggaran itu yang dialokasikan di kementeriannya, dengan tidak efektif dan efisien.

Pasalnya, pada 2016 Puan menghabiskan dana hingga Rp3,5 miliar hanya untuk membeli topi dan rompi guna melaksanakan Program Revolusi Mental. (rhm)

 

BERITA TERKAIT