FUIB Minta Mendagri Tinjau Kembali Pengangkatan Pejabat Gubernur Jabar

20/06/2018 03:23 WIB POLITIK
konpres fuib.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Kebijakan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat (Pj) gubernur Jawa Barat, terus mengundang kritik.

DPP Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) bahkan meminta agar Tjahjo meninjau kembali kebijakannya itu.

"Kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut, karena selain bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, juga berpotensi menimbukan masalah secara sosial politik dalam tahapan Pilkada yang sedang berlangsung (di Jawa Barat)," kata Ketua Umum FUIB Rahmat Himran saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (19/6/2018).

Selain hal tersehut, FUIB juga menyebut kalau pengangkatan Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule itu, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

UU Kepolisian, jelas Rahmat, melarang perwira aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian, kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Sementara UU ASN tegas menyatakan bahwa definisi tugas, fungsi dan wewenang kepolisian dan ASN berbeda, sehingga pengisian jabatan gubernur oleh perwira kepolisian aktif, tidak sesuai amanat UU ini.

"Terkait pelaksanaan Pilkada Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, bahwa pengangkatan Plt gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah adalah dari ASN," imbuh Rahmat.

Atas dasar ini, FUIB meminta Tjahjo meninjau kembali keputusan mengangkat Iwan Bule sebagai Pj gubernur Jabar; meminta Presiden Jokowi agar meninjau kebijakan Tjahjo tersebut karena diduga mengandung unsur penyalahgunaan wewenang; dan jika perintah Presiden diabaikan, FUIB meminta Presiden mencopot Tjahjo.

Meski demikian seperti dilaporkan media, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, pada Senin (18/6/2018), menjelaskan, pelantikan Iwan Bule itu atas keinginan Jokowi.

Pasalnya, sebelum Iwan Buke dilantik, Tjahjo meminta kepada Gubernur Lemhanas agar mengizinkan salah satu bawahannya diajukan sebagai Pj gubernur Jabar, dan disetujui.

Setelah itu. nama dari Lemhanas tersebut (M Iriawan) diajukan kepada Jokowi berikut dua nama pejabat dari struktur Kemendagri, dan Jokowi memilih Iriawan.

Ketika ditanya apakah FUIB yakin Jokowi akan mencopot Tjahjo, mengingat Jokowi sendiri yang menginginkan Iwan Bule dilantik? Rahmat mengatakan bahwa pihkanya menyuarakan berdasarkan aturan yang berlaku dimana yang melantik adalah Mendagri.

"Apakah ditanggapi atau tidak, biar rakyat yang menilai," katanya.

Meski demikian ia mengatakan, FUIB mendukung penuh wacana penggunaan hak angket di DPR yang diinisasi Fraksi Demokrat dan didukung Fraksi PKS serta Gerindra.

"Pelantikan Iwan Bule ini membuktikan kalau pemerintahan Jokowi gemar melanggar aturan perundang-undangan, pemerintahan zolim, sudah saatnya rezim ini digulingkan," pungkasnya.

Seperti diketahui, pelantikan iwan Bule yang pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya itu menuai polemik karena selain diduga melanggar tiga undang-undang sekaligus, pemerintah juga dinilai tidak konsisten dengan omongannya pada Februari lalu bahwa pihkanya membatalkan pengangkatan perwira aktif sebagai Pj gubernur di dua daerah, yakni Jabar dan Sumatera Utara.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Fadli Zon bahkan menuding pemerintah telah menipu rakyat, dan anggota Fraksi Demokrat menyerukan penggunaan hak angket untuk mengungkap motif pelantikan tersebut.

Seruan politisi Demokrat itu direspon Fraksi PKS dan Gerindra. (rhm)

BERITA TERKAIT