Terkait Pj Gubernur Jabar, Demokrat Akan Dorong Penggunaan Hal Angket      

19/06/2018 03:09 WIB POLITIK
didik m.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya melalui Fraksi Demokrat di DPR, akan mendorong penggunaan hak angket, menyusul pelantikan Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat (Pj) gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6/2018).

Ia menilai, pelantikan itu tak hanya memicu polemik, namun juga tudingan kalau pemerintah telah berbohong karena sebelumnya, pada Februari 2018, pemerintah menyatakan telah membatalkan penunjukan perwira tinggi sebagai Pj gubernur Jabar.

"Seharusnya pemerintah melihat aspirasi rakyat yang pernah menolak usulan perwira tinggi Polri menjadi Pj gubernur Jabar, tapi hari ini ternyata pemerintah tak mendengar suara rakyat, melawan kehendak rakyat, dengan melantik M Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar. Ini bisa diindikasikan ada kebohongan publik yang dilakukan pemerintah," kata Didik dalam keterangannya, Senin (18/6/2018).

Karena hal itu, tegas Didik, Fraksi Demokrat DPR akan menyerukan penggunaan hak angket karena dalam persoalan ini di pemerintah harus dikoreksi.

"Kami berpandangan ini saat yang tepat bagi Fraksi Demokrat di DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengingatkan dan mengkoreksi pemerintah," ujar Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR itu.

Ia mengakui, pengangkatan Iriawan akan membawa dampak serius terhadap pelaksanaan demokrasi karena terjadi di tahun politik, dimana tahun ini ada Pilkada serentak, dan tahun depan ada Pileg serta Pilpres. Apalagi karena pelantikan itu terindikasi melanggar tiga undang-undang sekaligus, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga UU sekaligus, bisa dikatakan suatu skandal besar dalam konteks tata kelola pemerintahan dan bernegara," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diketahui, Senin pagi Mendagri Tjahjo Kumolo rpmelantik Komjen M Iriawan sebagai Pj gubernur Jawa Barat. Alasan pelantikan ini adalah demi kepentingan tiga momen penting politik, yaitu Pilkada Jawa Barat 2018, Pemilu Legislatif 2019 serta Pilpres 2019

Tjahjo menekankan tugas Iriawan bukan untuk urusan politik praktis, namun untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada ketiga hajatan politik tersebut.

"Kuncinya, beri pelayanan masyarakat dengan baik. Urusan pilkada itu tanggung jawab bersama, keamanan sudah disiapkan dari tingkat Polri sampai Danramil; melibatkan juga tokoh adat, agama," kata politisi PDIP itu. (man)

 

BERITA TERKAIT