Pelantikan Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar Melanggar UU tentang Kepolisian RI

19/06/2018 00:30 WIB POLITIK
iriawan lantik.jpg

Jakarta, Harian Umum- Tindakan Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat (Pj) gubernur Jawa Barat, Senin (18/6/2018), melanggar UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Seperti diungkap akun @Ronin1948, pasal 28 ayat (3) UU tersebut menyatakan; "Anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian".

"Puluhan pemikir dan mantan pejabat dipilih masuk KSP (Kantor Staf Presiden, red) dan Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden, red), tapi tak satu pun yang memberitahu Presiden bahwa penunjukkan Komjen Pol Iriawan melanggar UU. Apa fungsi KSP ataupun Wantimpres? Membuat kegaduhan ala CSIS ataukah mencoba menarik keluar kata "impeachment'?" kritik akun itu seperti dikutip harianumum.com, Senin (18/6/2018).

"Melanggar janji itu tabiat, tetapi melanggar undang-undang adalah kebodohan. Melanggar janji hanya hukum sosial untuk menilainya pantaskah kembali memimpin. Melanggar undang-undang hanya impeachment jawabannya. Kemana KSP dan Wantimpres?" kata akun itu lagi.

Seperti diketahui, pagi tadi Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M Iriawan sebagai pejabat (Pj) gubernur Jabar. Saat dilantik, Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional, alias masih perwira Polri aktif. (rhm)

BERITA TERKAIT