Lantik Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar, Fadli Zon: Pemerintah Menipu Rakyat

19/06/2018 00:14 WIB POLITIK
fadli zon.jpg

Jakarta, Harian Umum- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding pemerintah telah menipu rakyat terkait pelantikan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (18/6/2018).

Ia bahkan juga mengatakan kalau pelantikan itu telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah.

Tudingan Fadli itu tertuang dalam artikel bertajuk "Catatan Fadli Zon; PEMERINTAH MENIPU RAKYAT SOAL PELANTIKAN PERWIRA POLRI SEBAGAI PJ GUBERNUR JAWA BARAT" yang diunggah di akun Twitter pribadinya, @fadlizon.

"Pelantikan Komjen M Iriawan sebagai Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat oleh Menteri Dalam Negeri hari ini, Senin, 18 Juni 2018, telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah," katanya di awal catatan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa masalah pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Pj gubernur pernah menjadi kontroversi pada Januari hingga Februari 2018. Menanggapi kritik masyarakat kala itu, pemerintah, baik Kementerian Dalam Negeri, Polri, kemudian Menko Polhukam pada 20 Februari 2018 akhirnya menyatakan usulan tersebut telah ditarik atau dibatalkan.

"Selain mencederai semangat reformasi, memang tak ada alasan menjadikan perwira polisi aktif sebagai Pj gubernur Jawa Barat. Masih banyak pejabat lain yang lebih pas menduduki posisi itu, termasuk pejabat di lingkungan Kemendagri," imbuh Fadli.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini menegaskan, pelantikan Komjen M Iriawan menjadi Pj gubernur Jabar hari ini membuktikan semua pernyataan pemerintah tadi ternyata tidak bisa dipercayai. Pemerintah bisa dianggap melakukan kebohongan publik, menipu rakyat.

"Alasan Dirjen Otonomi Daerah yang menyatakan Komjen M Iriawan kini bukan lagi perwira aktif di lingkungan Mabes Polri, karena yang bersangkutan saat ini sedang menjabat sebagai Sestama Lemhanas, adalah alasan mengada-ada. Alasan itu hanya mengonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus menjadi Pj gubernur Jawa Barat, sehingga mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja," imbuhnya.

Fadli mempertanyakan, mengapa pemerintah ngotot menjadikan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar, sehingga tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya?

Politisi yang dikenal kritis ini mencatat ada tiga persoalan dari pelantikan Iriawan sebagai Pj gubernur Jabar.
1. Pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah
2. Pelantikan itu akan membuat independensi kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jawa Barat maupun Pilkada-Pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi yang akan dijalani bangsa Indoensia tahun ini dan tahun depan.
3. Pelantikan Iriawan akan mengundang spekulasi di tengah masyarakat terkait apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini menjadi kontroversi pada Januari-Februari, perwira Polri diajukan sebagai Pj gubernur Jabar karena alasan Pilkada Jabar dinilai rawan, namun penilaian itu terbukti tidak valis, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri.

Fadli berharap pemerintahan Jokowi-JK jangan berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat.

"Pemerintah jangan menipu rakyat!" pungkasnya. (rhm)

BERITA TERKAIT