Kawali Tolak Pembentukan BKP Reklamasi Pantura Jakarta

14/06/2018 19:13 WIB PEMERINTAHAN
anies segel bangunan pulau d.jpg

Bekasi, Harian Umum-  Kawal Lingkungan Indonesia (Kawali) menolak pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta oleh Pemprov DKI Jakarta, yang mengindikasikan kalau proyek kontroversial itu akan dilanjutkan.

LSM ini menilai, sejak awal proyek di Teluk Jakarta itu telah cacat hukum, baik dari sisi Amdal maupun perizinannya.

Pembentukan BKP Reklamasi Pantura Jakarta ditetapkan Gubernur Anies Baswedan melalui melalui Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Kawali menilai, rencana melanjutkan pembangunan bangunan di Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta cacat hukum dan tidak dapat diteruskan. Kami menolak," tegas Direktur Eksekutif Kawali, Puput TD Putra, kepada wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/6/2018).

Ia menduga pelanjutan pembangunan bangunan di pulau reklamasi tersebut merupakan bagian dari skenario besar politik untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan transaksional kebijakan untuk proyek yang dibangun di pesisir Jakarta itu. 

Menurutnya, ada tiga hal yang dikejar oleh Pemprov DKI dengan pembentukan BKP Reklamasi Pantura Jakarta, yakni  proyek Giant Sea Wall (GSW) yang hanya menjadi sarana melempar tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola teluk Jakarta.

Meskipun GSW merupakan proyek Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisdane (BBWSCC), namun patut diduga ini merupakan skenario yang komprehensif dengan rencana Pemprov DKI untuk memuluskan proyek Reklamasi. 

"Atau bahasa lainnya siasat memuluskan reklamasi, dimana proyek reklamasi dan GSW merupakan proyek besar pemerintah DKI dan pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas RI yang saling terintegritas dengan agenda proyeknya (Reklamasi dan Giant Sea Wall)," jelas dia.

Proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan GSW sepanjang 42 kilometer, setara dengan panjang gars pantai Karawang, Bekasi, Jakarta dan Banten, menurut Puput, terkesan tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dan hak asasi manusia (HAM), karena juga tidak mempertimbangkan keberadaan nelayan yang terancam ruang hidup dan wilayah kelolanya.

"Hilangnya Teluk Jakarta dan pesisir akan mengusir nelayan secara halus," jelasnya.

Kawali menduga pemaksaan dengan cara halus ini dengan membentuk BKP Reklamasi Pantura Jakarta, merupakan restu Pemprov DKI untuk atas melanjutkan pembangunan pulau reklamasi. Agenda pembentukan badan dan dikeluarkannya Pergub Nomor 58 Tahun 2018 dengan agenda politik transaksional,  merupakan satu rangkaian proyek pesanan dari berbagai kepentingan pengembang, tanpa mempedulikan dampaknya.

"Kawali mengingatkan kembali kepada Gubernur Anies Baswesan akan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta secara permanen, dan tidak akan melanjutkan proyek itu. Janji tolak reklamasi ini harus Anies-Sandi penuhi," ujarnya.

Kawali juga mengingatkan kepada tim kerja dan tim percepatan pembangunan Gubernur Anis-Sandi agar lebih jeli dan ketat mengawal agenda Tolak Reklamasi Anis-Sandi ini.

"Kami juga mengimbau kepada tim kerja Anis-Sandi agar tidak Genit dan main-main dalam membuat peryataan-pernyataan dan agenda-agenda terkait Reklamasi Teluk Jakarta," tutupnya.

Seperti diketahui, penerbitan Pergub Nomor 58 memang cukup mengejutkan karena terungkap setelah Anies menyegel Pulau C dan D berserta ratusan bangunan di atasnya.

"Ini jadi kado pahit lebaran buat nelayan Teluk Jakarta," kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata melalui siaran tertulisnya, Selasa (12/6/2018).

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto bahkan meminta Anies-Sandi segera memberikan penjelasan atas terbitnya Pergub itu, karena penerbitan Pergub itu membuat Anies-Sandi terkesan telah inkonsisten terkait janjinya untuk menghentikan proyek reklamasi. (rhm)

BERITA TERKAIT