Katar Desak Anies-Sandi Jelaskan Alasan Penerbitan Pergub 58 Tahun 2018

14/06/2018 00:36 WIB PEMERINTAHAN
sgy.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mempertanyakan kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan (BKP) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Pasalnya, penerbitan aturan baru ini menimbulkan  kesan kalau Anies dan Wagub Sandiaga Uno akan melanjutkan proyek reklamasi, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan nelayan dan aktivis lingkungan.

"Kalau kita baca pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Pergub ini, terbuka jalan untuk melanjutkan reklamasi. Ini tak masuk akal karena menghentikan proyek di Pantai Utara (Pantura) Jakarta itu merupakan janji Anies dan Sandi saat kampanye Pilkada DKI 2017, dan keduanya juga telah melakukan beberapa langkah untuk merealisasikan janji itu," kata Sugiyanto kepada harianumum.com di Jakarta, Rabu (13/6/2018).

Pasal 4 ayat (1) Pergub Nomor 58 Tahun 2018 menyatakan; BKP Pantura Jakarta mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan darat pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan hasil reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Sementara pasal 2 Pergub Nomor 58 menyatakan; Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKP Pantura Jakarta menyelenggarakan fungsi;
a. Pengoordinasian penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta

Sugiyanto menegaskan, kalimat "penyelenggaraan reklamasi" pada pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a memberikan kesan sangat kuat kalau reklamasi akan dilanjutkan, dan ini juga memberi kesan kalau Anies-Sandi telah inkonsisten dengan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi.

Padahal, untuk memenuhi janji ini Anies pada Desember 2017 lalu meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat HGB Pulau C dan D yang diterbitkan BPN Jakarta Utara dibatalkan; menarik surat yang dikirim Gubernur Djarot Saiful Hidayat kepada DPRD DKI agar dua Raperda yang terkait dengan proyek reklamasi segera disahkan; menarik kedua Raperda itu dari DPRD; dan terakhir menyegel Pulau C dan D.

"Karena itu Anies-Sandi harus menjelaskan ke publik mengapa Pergub ini diterbitkan, dan apa benang merahnya? Karena langkah menyegel Pulau C dan D mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, sehingga Anies dipersepsikan sebagai gubernur yang tegas, berani dan pro rakyat kecil," imbuhnya.

Selain hal tersebut,  lanjut mantan Presidium Relawan Anies-Sandi (PRASS) yang akrab disapa SGY ini, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 yang disusun Anies-Sandi, soal reklamasi tidak tercantum.

Jadi, tegas SGY, kalau tiba-tiba Anies-Sandi menerbitkan Pergub yang isinya demikian, ada apakah gerangan?

"Saya khawatir kalau Anies-Sandi tidak segera memberi penjelasan dan klarifikasi, akan muncul dugaan kalau Pergub itu terbit atas hasil kompromi Anies-Sandi dengan pihak-pihak tertentu," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui pesan elektronik yang dikirim kepada media, Selasa (12/6/2018), Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengeluhkan kebijakan Anies-Sandi menerbitkan Pergub Nomor 58 Tahun 2018 

"Ini jadi kado pahit lebaran buat nelayan Teluk Jakarta," katanya.

Marthin menegaskan, pihaknya mengecam keras keluarnya peraturan tersebut, bahkan mengkritik,  karena seharusnya Anies bukan hanya menyegel Pulau D, tetapi juga membongkar bangunan-bangunnya.

"Dengan Pergub tersebut, Pemprov DKI Jakarta justru membuat badan khusus dalam rangka melanjutkan proyek," sesalnya.

Sandi yang dikonfirmasi usai meresmikan Kampoeng Betawi di Pasar Seni Taman Impian Jaya Ancol, Rabu (13/6/2018), enggan memberikan keterangan secara langsung.

"Nanti Gubernur yang akan memberikan keterangan secara resmi," katanya. (rhm)

BERITA TERKAIT