Pansel Perombakan SKPD Bentukan Anies-Sandi Berpotensi Langgar Aturan Perundang-undangan

12/06/2018 22:57 WIB PEMERINTAHAN
amir hamzahs.jpg

Jakarta, Harian Umum- Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengapresiasi kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah sebagai ketua panitia seleksi (Pansel) perombakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebab, kata dia, penunjukkan itu sesuai pasal 112 ayat (5) huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Tapi saya mempertanyakan apakah pembentukan Pansel dan penunjukkan Sekda itu telah dikoordinasikan dengan KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) atau belum? Kalau belum, maka Anies-Sandi menabrak juga PP Nomor 11 itu dan melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," tegas dia kepada harianumum.com di Jakarta, Rabu (12/6/2018).

Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan; "Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN".

Sementara pasal 25 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan; "KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, untuk menjamin pewujudan sistem merit serta pengawasa terhadap penerapan asas serta kode etik perilaku ASN".

Amir menjelaskan, dari kedua ayat ini sangat jelas bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, memberikan kewenangan kepada KASN untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terkait berbagai hal yang berhubungan dengan ASN, termasuk mutasi, demi menjamin diterapkannya sistem merit.

"Karenanya, jika pembentukan Pansel oleh Anies-Sandi, juga penunjukkan Sekda sebagai ketuanya, tidak dikoordinasikan dengan KASN, maka Anies-Sandi telah melanggar UU Nomor 5 ini, dan pembentukan Pansel-nya tidak sah," tegas Amir.

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini menambahkan, kewajiban kepala daerah untuk berkoordinasi dengan KASN saat membentuk Pansel, dipertegas dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.

Pasal 112 ayat (4) PP tersebut menyatakan; "Dalam membentuk Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian/gubernur, red) berkoordinasi dengan KASN".

Seperti diberitakan sebelumnya, usai acara buka bersama wartawan Balaikota di Jakarta Pusat, Senin (11/6/2018) malam, Wagub Sandiaga Uno mengabarkan bahwa dirinya dan Gubernur Anies Baswedan telah menunjuk Sekda Saefullah untuk memimpin Pansel perombakan pimpinan SKPD.

"Pansel sudah dibentuk dan ditanda tangan Pak Gubernur. Akan diketuai Pak Sekda. Setelah 21 Juni, Pak Sekda bisa berikan pernyataan resmi," katanya.

Sandi tak menyebut apakah pembentukan Pansel itu telah lebih dulu dikoordinasikan dengan KASN ataukah belum, namun ia menyatakan harapannya bahwa Pansel mampu melakukan pekerjaan integratif, efektif, efisien, dan berbasis merit untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa posisi penting yang Pemprov DKI ingin ada penyegaran dan peningkatan kinerja.

Amir menegaskan, jika pembentukan Pansel memang belum dikoordinasikan dengan KASN, sebaiknya ditunda  demi kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

"Jadi, jangan sampai penunjukkan Sekda yang sudah sesuai aturan perundang-undangan, ternodai," tegasnya.

Ketentuan bahwa Sekda dapat ditunjuk sebagai ketua Pansel, diatur pada pasal 112 ayat (5) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan; "Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
a. Pejabat pimpinan tinggi terkait dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan
b. Pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang berwenang, dan 
c. Akademisi, pakar, profesional

Menurut Amir, pejabat pimpinan tinggi yang dimaksud  pada huruf b adalah pejabat eselon I A dan IB dengan jabatan Sekda dan deputi.

"Jadi, penunjukkan Sekda sesuai dengan ketentuan ini," tegasnya.

Amir berharap Pansel yang diketuai Sekda itu juga terdiri dari orang-orang independen sebagaimana diamanatkan pada huruf c. 

Sebab, kata dia, untuk mendapatkan pejabat yang bersih dan memenuhi prinsip right man in the right place, dibutuhkan tim yang bebas dari berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, sehingga dapat objektif saat melakukan seleksi dan penilian.

Untuk itu, ia merekomendasikan kepada Sekda agar tiga nama ini dimasukkan dalam Pansel:
1. Profesor Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otda Kemendagri
2. Profesor Siti Zuhro, peneliti LIPI
3. Fajar Panjaitan, mantan Sekda DKI.

Amir mengingatkan pentingnya Pansel tak salah pilih, karena pasal 116 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan, setelah dilantik, selama dua tahun seorang pejabat tak boleh diganti.

"Jadi, jangan sampai setelah Pansel melakukan seleksi dan memilih tiga nama untuk diusulkan kepada Gubernur agar dipilih salah satunya, ternyata yang terpilih punya track record jelek. Kalau sudah begitu, maka gubernur harus menunggu selama dua tahun, baru bisa mencopotnya," pungkas dia.  (rhm)

BERITA TERKAIT