Kuasa Ahli Waris Persil 23 Cakung Timur Minta Pembangunan Waduk JGC Dihentikan

08/06/2018 06:23 WIB HUKUM
waduk jgc.jpg

Jakarta, Harian Umum- PT Modernland Reality Tbk, pengembang kawasan hunian mewah Jakarta Garden City (JGC) di Rawa Rorotan, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diminta menghentikan pembangunan Waduk Rorotan karena selain lahan yang digunakan masih berstatus sengketa, juga karena perusahaan itu belum pernah membebaskannya.

Permintaan ini disampaikan Budi Kurniawan, kuasa ahli waris Adrian Sudjarwo, pemilik lahan tersebut, kepada harianumum.com di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

"Stop pembangunan Waduk JGC (Waduk Rorotan, red), dan batalkan Pergub yang diterbitkan (mantan Gubernur) Ahok, yang menetapkan persil 23 Cakung Timur sebagai aset Pemprov DKI," katanya.

Diakui, Waduk Rorotan/JGC yang berada di persil 23 saat ini dipersengketakan sejumlah pihak. Selain belum dibeli PT Modernland, lahan itu pernah digugat Yohanes Sumangkut yang mewakili Kelompok Tani Sejahtera Sentosa, dan digugat Kelompok Tani Cakung Sejahtera.

Tak hanya itu, dua pihak yang juga mengaku memiliki lahan di persil yang terdiri dari 124 bidang dengan luas 24,7 hektare tersebut, bahkan telah mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta, dan telah pula ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kecil oleh komisi yang membidangi masalah hukum dan perundang-undangan tersebut, agar dapat diselesaikan.

Kedua pihak tersebut adalah PT Taman Gapura Indah Jaya (TGIJ) yang mengaku memiliki 9,3 hektare lahan di persil 23, dan keluarga H Soleh yang mengklaim memiliki lahan seluas 22,7 hektare di persil 23.

Budi menegaskan, pihak-pihak itu hanya mengklaim karena sejatinya lahan itu milik keluarga Adrian Sudjarwo, kliennya.

Ia menceritakan, lahan yang diperebutkan itu semula  oleh pemiliknya dijaminkan kepada almarhum ayah Adrian yang pensiunan TNI, karena si pemilik lahan butuh uang.

"Semula Pak Dede (sapaan akrab Adrian) tak tahu hal ini. Setelah ayahnya meninggal dan dia membereskan dokumen-dokumen penting milik keluarganya, dia menemukan tumpukan dokumen para pemilik lahan itu," jelasnya.

Kemudian, pada 2011-2012, Dede meng-cross check dokumen-dokumen itu ke Kelurahan Cakung Timur, ke Kecamatan Cakung, dan Asisten Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Timur. Hasilnya, 60-70% dari dokumen itu berupa girik adat dan sisanya garapan, dengan lokasi lahan di persil 23 Rawa Rorotan yang terdiri dari 124 bidang.

"Waktu itu pihak kelurahan bahkan menyatakan akan memfasilitasi status kepemilikan lahan tersebut bagi klien kami," imbuh Budi.

Namun ketika pada 2016 Dede datang lagi ke Kelurahan Cakung Timur, terjadi keanehan karena pihak kelurahan mengaku kalau data tentang persil 23 itu tidak ada, dan Buku Letter C juga hilang.

Lebih aneh lagi karena pada tahun yang sama (2016) gubernur DKI Jakarta saat itu, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, atas seizin Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan Pergub yang menjadikan Persil 23 sebagai sebagai aset Pemprov DKI yang diperuntukkan sebagai daerah resapan air atau embung, karena persil itu telah diserahkan PT Modernland sebagai pemenuhan kewajiban menyerahkan fasos/fasum.

"Kami menduga ada indikasi politik transaksional yang sarat KKN antara Pak Ahok dan Mendagri dengan Pak Charles Honoris sebagai keluarga pemilik Modernland, sekaligus merupakan pengembang JGC dan anggota Komisi I DPR. Indikasi itu makin kuat karena saat Ahok mengikuti Pilgub DKI 2017, Pak Charles ditempatkan sebagai bendahara tim pemenangan Ahok," kata Budi.

Ia menegaskan, untuk menyelesaikan kasus sengketa ini, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Komisi A DPRD DKI untuk dapat melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

"Saat RDP, ada tiga tuntutan yang akan kamj ajukan. Pertama, stop pe!bangunan Waduk JGC; kedua, batalkan Pergub Ahok yang menetapkan persil 23 Cakung Timur sebagai aset Pemprov DKI; dan ketiga, usut tuntas tindak pidana kriminal dan korupsi yang terjadi dalam konspirasi melawan hukum terkait penetspan persil 23 sebagai aset Pemprov DKI," jelasnya.

Budi yakin 100% kalau persil 23 merupakan milik kliennya, karena dari kantor Walikota Jakarta Timur  diperoleh informasj bahwa pejabat terkait di kantor itu  menyatakan bahwa Pemprov DKI tak mempunyai dasar menjadikan persil 23 sebagai aset Pemprov dan peruntukannya sebagai danau/embung.

Selain itu, informasi dari Polda Metro Jaya juga menyatakan bahwa 124 surat tanah pada persil 23 Cakung Timur yang dimiliki Dede adalah asli.

"Jadi, klien kami lah pemilik sah persil 23 yang lahannya dijadikan Waduk itu," pungkasnya. (rhm)

 

BERITA TERKAIT