Marak Perubahan Peruntukan, Perda RDTR Diusulkan Direvisi

17/04/2018 00:17 WIB PEMERINTAHAN
kemang2.jpg

Jakarta, Harian Umum- Pemprov DKI Jakarta diminta segera mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD, untuk merevisi Perda No 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), menyusul maraknya perubahan peruntukan dari wilayah hunian menjadi wilayah komersil.

"Kalau perubahan ini tidak segera diakomodir, ada banyak kerugian yang akan ditanggung, termasuk dari sektor pajak,"  jelas Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, kepada harianumum.com di Gedung Dewan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).

Ia menyebut, wilayah hunian yang berubah menjadi wilayah komersil antara lain terjadi di wilayah Jakarta Selatan seperti di kawasan Jalan Senopati, Cipete Raya, Kemang, dan Pondok Indah. Wilayah-wilayah hunian ini bergeser menjadi wilayah komersil karena tak sedikit penduduk di sana yang membuka usaha, bahkan kantor.

Kalau RDTR tidak segera disesuaikan, jelas Ghoni, maka pajak atas usaha milik warga tersebut tak dapat ditarik.

"Pada 2002, Gubernur Anies Bawsedan dan Wagub Sandiaga Uno menargetkan APBD senilai Rp115,16 triliun dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp70,27 triliun. Ini target yang sangat besar karena APBD DKI 2018 hanya Rp77 triliun. Karenanya, setiap potensi pajak dan reribusi harus dapat ditangani secara maksimal," imbuhnya.

Meski demikian anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengakui, menyesuaikan RDTR dengan kondisi terkini di lapangan hanya salah satu cara, karena cara lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD di antaranya adalah dengan mengefektifkan pembayaran pajak secara online, dan mengatasi potensi kebocoran dari berbagai sektor.

"Di era Gubernur Fauzi Bowo, Pemprov DKI telah mulai menerapkan online system untuk pembayaran pajak hotel dan hiburan, dan sistem itu kurang efektif dalam beberapa tahun belakangan. Gubernur Anies dan Wagub Sandi saya rasa dapat memaksimalkan kembali sistem itu," katanya.

Sektor yang selama ini menyumbang kebocoran sangat besar, menurut Ghoni, di antaranya adalah reklame. Ini terindikasi dari banyaknya reklame tak berizin di Kawasan Kendali Ketat, Kawasan Kendali Sedang dan Kawasan Kendali Rendah.

Untuk mengatasinya, kata Ghoni, Anies-Sandi harus mengganti semua pejabat SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait dengan orang-orang yang kredibel dan punya integritas, sehingga tak mempan diajak bermain mata oleh pengusaha reklame.

"Pejabat-pejabat yang selama ini terindikasi bermain mata dengan pengusaha, distafkan saja," tegasnya.

SKPD terkait dimaksud di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), Satpol PP, Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) dan Pertanahan. (rhm)

BERITA TERKAIT