DPM-PTSP Diminta Tolak Usulan Pemberian Izin Tiang Tumbuh di Kawasan Kendali Ketat

16/04/2018 21:05 WIB PEMERINTAHAN
abdul ghoni.jpg

Jakarta, Harian Umum- Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) agar tidak mengakomodir usulan pemberian izin tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat.

Usulan itu, menurut informasi yang dihimpun,  diduga disampaikan oleh AMLI (Asosiasi Media Luargriya Indonesia) dan dimasukkan DPM-PTSP dalam draft revisi Pergub No 148 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

"AMLI sah-sah saja mengusulkan begitu, tapi estetika kota juga harus dijaga. Apalagi karena gubernur Jakarta yang baru, berbeda dengan yang lalu," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Ia mengingatkan, jika usulan itu diakomodir DPM-PTSP dan dilaksanakan, dampaknya tak hanya pada menurunnya kualitas penataan kota, tapi juga berpotensi menimbulkan bahaya.

Sebab, kata dia, banyak kejadian dimana konstruksi reklame atau konten iklannya, rubuh atau jatuh karena dihembus angin kencang.

"Lagipula reklame tiang tumbuh kan diizinkan di Kawasan Kendali Sedang dan Rendah," katanya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengingatkan DPM-PTSP agar tidak asal menerima usulan itu. Apalagi jika usulan itu sampai dimasukkan ke dalam draft  revisi Pergub No 148 dengan cara sedemikian rupa, sehingga seolah sengaja disusupkan agar saat gubernur membaca dan menandatangani draft tersebut, usulan lolos dari pengamatan gubernur.

"Kepala DPM-PTSP (Edy Junaedi) harus mengikuti garis kebijakan gubernur. Kalau tidak, bisa distafkan," tegasnya.
 
Ssperti diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta cermat sebelum meneken revisi Pergub No 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, dalam draft revisi yang tengah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat usulan agar di Kawasan Kendali Ketat diizinkan mendirikan reklame dengan tiang tumbuh, sementara pada Pergub No 148, tepatnya di pasal 9, reklame di Kawasan Kendali Ketat hanya diizinkan menempel di dinding bangunan/gedung atau dipasang di atas bangunan/gedung.

"Kalau usulan ini lolos, maka estetika di Kawasan Kendali Ketat yang nota bene merupakan kawasan protokol di pusat kota, akan rusak, karena papan reklame/billboard akan bertebaran dimana-mana. Pusat kota akan jadi hutan reklame," jelas Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, kepada harianumum.com di Jakarta, kemarin.

Data yang diperoleh menyebutkan, usulan penggunaan tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat tidak dicantumkan pada pasal 9 yang mengatur tentang kawasan tersebut, melainkan disisipkan pada pasal 16 huruf a poin 4 pada Bagian IV tentang Batasan Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota. 

Bunyi pasal 16 huruf a poin 4 tersebut adalah sebagai berikut: "Untuk reklame dengan total luas bidang reklame di atas 24 m2, berada pada Kawasan Kendali Ketat, dan tidak menempel bangunan gedung, melalui mekanisme Rekomendasi Teknis terlebih dahulu ke DPMPTSP".

Bunyi pasal ini, Sugiyanto, jelas bertentangan dengan pasal 9 Pergub No 148 Tahun 2017 yang melarang adanya tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat.

"Jika pasal 16 huruf a poin 4 itu lolos, sehingga Pergub diteken Gubernur, maka ini tak hanya akan memberi kesempatan dan ruang bagi kota Jakarta untuk kembali menjadi hutan reklame, namun juga kembali memicu terjadinya polusi visual bagi masyarakat karena banyaknya tiang-tiang reklame," tegas aktivis yang akrab disapa SGY tersebut.

Pria berkacamata ini menduga ada unsur upaya pengelabuan terhadap Gubernur dengan menyisipkan ketentuan ini di pasal 16 huruf a poin 4, karena dengan tidak dimasukkan di pasal 9, bisa jadi pasal itu akan lolos dari pengamatan Gubernur saat membacanya, sebelum ditandatangani. 

Yang lebih memprihatinkan, lanjut SGY,  menurut informasi yang didapat, usulan isi pasal 16 huruf a poin 4 tersebut bukan dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait seperti Satpol PP, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata), serta Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang oleh DPM-TPST dimintai pendapat soal draft revisi Pergub tersebut, melainkan dari sebuah asosiasi yang dilibatkan dalam penyusunan draft revisi Pergub tersebut, tanpa melibatkan asosiasi yang lain, sehingga diduga kuat bunyi pasal 16 huruf a poin 4 tersebut untuk mengakomodir kepentingan pengusaha-pengusaha reklame yang tergabung dalam asosiasi itu.

"Saya malah mendapat informasi kalau Satpol PP menolak pasal itu dan tak mau menandatangani draft yang sudah disusun, karena jika pasal 16 huruf a poin 4 itu lolos dari pengamatan Gubernur, maka Kawasan Kendali Ketat tidak hanya akan menjadi hutan reklame, namun ratusan reklame liar yang saat ini bertebaran di kawasan itu mau tak mau harus diputihkan," imbuhnya.

Hingga berita ini ditayangkan Ketua Umum AMLI Nuke Mayasphira belum memberi komentar apa pun, karena saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, pesan yang dikirim harianumum.com hanya dibaca.(rhm)
 

BERITA TERKAIT