Putusan PTUN Loloskan PKPI ke Pemilu 2019 Dinilai Janggal

14/04/2018 21:27 WIB POLITIK
abhan.jpg

Bogor, Harian Umum-  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, kecewa karena Pengadilan Tata Usaha Negara  (PTUN) mengabulkan banding Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan meloloskan partai yang dipimpin AM Hendropriyono itu ke Pemilu 2019. 

Ia menilai, putusan sidang ajudikasi antara PKPI dan KPU yang sebelumnya ditangani Bawaslu, sudah tepat.

"Bawaslu pernah memutuskan menolak (gugatan PKPI), kemudian ada upaya hukum dari PKPI ke PTUN. Itu memang hak mereka atas putusan Bawaslu jika belum puas. Kami agak kecewa putusan kami ditolak (PTUN)," ujar Abhan kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2018).

Meski demikian, dia menilai, apapun hasil putusan lembaga peradilan harus dihormati. Peran Bawaslu pun, lanjut Abhan, sudah selesai ketika putusan sidang ajudikasi antara PKPI dan KPU dibacakan.

Saat disinggung tentang sikap KPU yang sebelumnya tidak meloloskan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019, Abhan menegaskan hal itu sudah benar. "KPU sudah benar. Kawan-kawan juga sudah melihat sendiri bahwa di empat provinsi, PKPI tidak memenuhi syarat (TMS) dari sisi keanggotaan," ungkapnya.

Dengan demikian, putusan Bawaslu yang sejalan dengan hasil verifikasi oleh KPU tersebut pun sudah tepat. Karena itu, menurut Abhan, ada kejanggalan dari putusan PTUN yang dibacakan pada 11 April 2018 lalu iti karena jika dilihat dari proses sengketa hasil verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 yang sebelumnya ditangani oleh Bawaslu, maka sudah jelas bahwa PKPI tidak memenuhi syarat.

Seperti diketahui, KPU menyatakan PKPI tidak lolos verifikasi faktual, sehingga tak dapat ikut Pemilu.

PKPI menggugat ke Bawaslu dan pada 6 Maret 2018, dalam sidang ajudikasi, Bawaslu menolak gugatan PKPI dan memperkuat Surat Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Gugatan PKPI ditolak karena partai itu gagal memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan dan kepengurusan pada 73 kabupaten dan kota, yang tersebar di empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua.

Bawaslu juga menyatakan seluruh pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU kabupaten dan kota, di empat provinsi tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

PKPI kemudian mengajukan banding ke PTUN, dan pada 11 April keluar putusan yang menerima seluruh gugatan PKPI. 

"Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019," ujar Ketua Majelis Hakim PTUN, Nasrifal, saat membacakan putusan.

Selain dua putusan itu, PTUN juga memerintahkan pihak KPU sebagai tergugat untuk mencabut SK Nomor 58, pada poin yang menetapkan PKPI tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019. 

Terakhir, PTUN memerintahkan KPU menerbitkan SK tentang penetapan PKPI menjadi parpol peserta Pemilu 2019 dan menghukum pihak KPU membayar biaya perkara sebesar Rp 1.860.000. (rhm)

BERITA TERKAIT