Bacakan Pledoi, Setnov Kembali Sebut Nama Ganjar Pranowo dan Para Pemerima Uang E-KTP

13/04/2018 21:56 WIB HUKUM
setnov.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4/2018), kembali menggelar sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan ketua DPR yang juga mantan ketua umum Partai Golkar; Setya Novanto.

Sidang kali ini telah sampai pada tahap pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh terdakwa.

Selama pembacaan berlangsung, suara Setnov, panggilan Setya Novanto, terdengar bergetar, dan ia pun terkesan seperti berusaha keras menahan tangis.

Pada awal pembelaan, Setnov meminta maaf kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) kalau pada persidangan-persidangan sebelumnya ada perkataan dirinya yang tak berkenan.

Mantan ketua DPR itu lalu bercerita tentang jalan hidupnya untuk mengabdi kepada negara, dan ia mengaku sedih serta kecewa karena kasus yang menjeratnya ini membuat dirinya dicaci maki dan dipojokkan.

"Saya hanya ingin berharap ada sebagian masyarakat untuk membuka mata, sehingga tidak terus mencaci saya begitu kejam," katanya.

Setelah curhat tentang kondisi terkini dirinya, Setnov kemudian masuk ke pokok perkara e-KTP yang mendudukkan dirinya menjadi pesakitan. Ia menyebutkan sejumlah pihak yang turut diuntungkan oleh proyek e-KTP yang datanya ia peroleh dari hasil konfrontasi dirinya bersama keponakannya Irvanto Hendra Pambudi yang diperiksa KPK pada 21 Maret 2018.

Mulanya Setnov membantah ikut menyepakati pemberian fee terhadap anggota DPR. Ia bahkan menepis tudingan jaksa bahwa dirinya turut menerima uang korupsi e-KTP. 

Ia mengaku baru tahu kalau Irvanto menjadi kurir pendistribusian fee dari pengusaha ke para anggota DPR, pada 21 Maret 2018, karena Irvanto mengaku hanya sebagai kurir di hadapan penyidik KPK.

Menurut Setnov, Irvan mengaku pernah menyerahkan uang ke sejumlah pihak atas perintah Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Diperintah oleh saudara Andi Agustinus untuk menyerahkan sejumlah uang kepada beberapa orang anggota DPR RI, antara lain yaitu kepada Olly Dondokambey sebesar USD500 ribu, Tamsil Linrung sejumlah USD500 ribu, Mirwan Amir USD500 ribu, Melchias Markus Mekeng sebesar USD500 ribu, Arif Wibowo sebesar USD250 ribu," kata Setnov dalam pledoi pribadinya.

Selain nama-nama tersebut, masih merujuk konfrontasi bersama Irvanto pada 21 Maret 2018, Setnov mengatakan, fee korupsi e-KTP juga diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hapsah.

"Ganjar Pranowo sebesar USD500 ribu dan Jafar Hapsah sebesar USD250 ribu," kata Setnov.

Sementara itu, berdasarkan konfrontasi tanggal 6 Maret 2018, Setnov melanjutkan, Irvan atas perintah Andi Narogong, juga menyatakan pernah menyerahkan uang USD1 juta ke Marcus Melchias Mekeng. Lalu, ada aliran dana dalam bentuk dolar Singapura dari Andi Narogong yang diserahkan kepada Jafar Hafsah.

"Kemudian, diterima dari saudara Andi Agustinus sejumlah SGD100 ribu diserahkan kepada saudara Jafar Hafsah," kata Setnov berdasarkan pengakuan Irvanto.

Masih pada konfrontasi tanggal sama, Setnov mengatakan kalau Irvan menyerahkan uang dari Andi sebesar USD500 ribu ke Chairuman Harahap.

Selain menyerahkan langsung, Irvanto juga pernah menemani Made Oka Masagung mengantar uang ke sejumlah pihak. Antara lain SGD1 juta ke Chairuman Harahap, USD1 juta ke Agun Gunanjar, SGD500 ribu ke Agun Gunanjar, dan USD700 ribu ke Ade Komaruddin.

"Saudara Irvanto menyerahkan langsung kepada saudara Ade Komaruddin," tegas Setnov.

Sebelumnya, JPU menuntut Setnov dengan pidana  penjara selama 16 tahun, membayar denda Rp1 miliar,  dan membayar uang pengganti USD7,435 juta. 

Tidak hanya itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga dituntut dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa pidana pokok.  (man)

BERITA TERKAIT