ACTA: Permintaan Pemerintah kepada KPK Tak Sesuai Semangat Pemberantasan Korupsi

14/03/2018 04:46 WIB HUKUM
acta ali lubis.jpg

Jakarta, Harian Umum- Pemerintah cq Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto banjir kritik dan tudingan setelah meminta KPK menunda pengumuman tersangka kasus korupsi yang melibatkan calon kepala daerah (Kepda) yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada serentak 2018.

Setelah Center for Budget Analysis (CBA) menuding  bahwa pemerintah sedang mengintervensi KPK untuk melemahkan kinerja lembaga itu, kini Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pun angkat bicara.

"Adanya imbauan dari Menkopolhukam agar KPK menunda untuk mengumumkan beberapa nama calon kepala daerah yang diduga akan dijadikan tersangka, sangatlah tidak tepat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan Korupsi," ujar Wakil Ketua ACTA Ali Lubis melalui siaran tertulis yang disebarkan melalui grup WhatsApp, Selasa (13/3/2018).

Ia menambahkan, berdasarkan pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

"Kalau kita membaca pasal ini, maka sangat tidak pantas jika Menkopolhukam memberikan imbauan kepada KPK terkait tugas dan wewenangnya," imbuhnya.

Ia mengingatkan bahwa KPK selaku lembaga penegak hukum yang didukung penuh oleh rakyat, sudah sepatutnya melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia, khususnya dalam hal ini untuk memilih calon Kepda yang bersih dari korupsi di Pilkada serentak 2018.

ACTA yakin kalau dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka, KPK berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup. Artinya, KPK bekerja berdasarkan proses hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Oleh Karena itu, kami dari ACTA mendukung penuh KPK untuk mengumumkan serta membongkar kasus calon kepala daerah yang akan dijadikan tersangka. Sebab , tidak ada satupun pasal di dalam undang-undang yang mengatakan kalau calon kepala daerah tidak akan diproses secara hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya,  pemerintah melalui Wiranto meminta KPK menunda pengumuman tersangka kasus korupsi yang melibatkan calon Kepda yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada serentak 2018.

"Kita dari penyelenggara hanya mau ditunda dulu lah, ditunda dulu penyelidikan, penyidikannya, dan pengajuannya dia (calon kepala daerah) sebagai saksi ataupun tersangka. Karena apa? Akan berpengaruh kepada pelaksanaan pemilu," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (12/3/2018).

Hal tersebut disampaikan Wiranto setelah bertemu Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepolri Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayor Jenderal Djoko Setiadi, dan perwakilan Kemendag di kantor Kemeko Polhukam.

Pertemuan berlangsung tertutup dari pukul 14.00 WIB hingga sekitar pukul 16.30 WIB.

Sebelumnya, KPK memang mengatakan akan segera mengumumkan sejumlah calon Kepda di Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pengumuman itu akan dilakukan pekan ini. 

"Beberapa orang akan jadi tersangka. Insya Allah pekan ini kami umumkan," kata dia.

Wiranto mengatakan pengumuman tersangka boleh dilakukan jika yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon peserta Pilkada sebagaimana yang sudah dilakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ia menilai, pengumuman atau penetapan tersangka saat Pilkada berlangsung akan masuk ke hal-hal yang mempengaruhi perolehan suara paslon.

"Apalagi kalo sudah ditetapkan paslon, itu bukan pribadi, tapi para pemilih milik partai-partai yang mendukungnya, milik orang banyak. Sikap kita seperti itu, hasil rapat kita," katanya.

Wiranto mengaku akan segera membicarakan lagi dengan KPK masalah-masalah tersebut. Ia mengatakan jangan sampai ada langkah-langkah tertentu yang justru mengganggu jalannya Pemilu. (rhm)

BERITA TERKAIT