Satpol PP Tak Berani Bongkar 2 Reklame Videotron di Harmoni?

10/03/2018 17:26 WIB KRIMINAL
videotron.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Satpol PP terkesan tak berani membongkar dua reklame videotron di halaman eks Gedung OUB Harmoni, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, meski melanggar pasal 9 Pergub No 148 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.

"Tanya PTSP .... itu ada izin dari PTSP," kata Kepala Satpol PP Yani Wahyu Purwoko kepada harianumum.com via pesan WhatsApp, Jumat (9/3/2018) malam, saat dikonfirmasi tentang kedua reklame tersebut.

Ketika diberitahu bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dikonfirmasi dan menyatakan bahwa kedua reklame itu memang melanggar Pergub, Yani mengatakan; "Kalau melanggar ya kena sanksi".

Ketika ditanya apakah itu berarti kedua reklame itu akan dibongkar?

"Sesuai aturan saja," jawab Yani.

"Kalau sesuai aturan, berarti karena melanggar Perda 9 Tahun 2014 tentang Pelanggaran Reklame juga, akan dipidana juga dong, Pak?" tanya harianumum.com lagi.

"Saya tergantung PTSP saja. Udah, ya," jawab dia.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Reklame Jakarta (SPRJ) Didi O Affandi meminta Satpol PP membongkar kedua reklame videotron itu karena sesuai pasal 9 Pergub No 148, di Kawasan Kendali Ketat seperti Harmoni, papan reklame tak boleh dibuat dengan tiang tumbuh atau tiang dengan pondasi ditanam di tanah.

"Di Kawasan Kendali Ketat,  papan reklame harus dipasang di atas bangunan/gedung atau menempel di dinding bangunan/gedung," jelasnya.

Kedua reklame di Harmoni tersebut, yang diketahui milik PT Warna Warni dan PT Kharisma Karya Lestari, dibuat dengan menggunakan tiang tumbuh.

Ia pun meminta Satpol PP melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak Perda, dengan membongkar kedua reklame tersebut.

"Aturan mesti ditegakkan, Satpol PP harus bongkar itu. Jangan diam saja," tegasnya.

Staf Teknis DPM-TPST Tri Yanuarto saat dikonfirmasi, membenarkan kalau reklame videotron milik PT Warna Warni dan PT Kharisma tersebut melanggar Pergub.

"Ya, itu melanggar Pergub karena menggunakan tiang tumbuh," katanya.

Ia bahkan menyebut kalau ukuran reklame milik PT Kharisma juga melanggar karena ukuran reklame itu lebih besar dari bangunan posnya.

"Pos itu berukuran 2 x 2 meter, tapi reklamenya berukuran 5 x 10 meter," katanya.

Tri menegaskan kalau kewenangan penertiban atas pelanggaran itu ada di Satpol PP.

"Kita cuma masalah perizinan," tegasnya. 

Di sisi lain, Didi juga mengatakan kalau penggunaan tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat, melanggar Perda No 9 Tahun 2014.

"Sanksinya pidana," tegasnya. (rhm)

BERITA TERKAIT