Anies Diminta Batalkan Pergub Reklamasi Buatan Jokowi

23/01/2018 04:51 WIB HUKUM
anies.jpg

Jakarta, Harian Umum- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta mencabut semua aturan perundang-undangan yang terkait dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. 

Salah satu yang diusulkan untuk dicabut adalah Pergub No 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir  dan Pulau-pulu Kecil yang diterbitkan Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai gubernur Jakarta.

"Kalau Anies memang serius ingin menghentikan proyek reklamasi dan membatalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, dia harus segera menentukan sikap. Jangan terlalu lama menyelesaikannya, sehingga terkesan hanya menjadi wacana. Apalagi karena besok (Selasa) dia genap 100 hari menjadi gubernur Jakarta, terhitung sejak setelah dilantik pada 16 Oktober 2017," tegas pengamat kebijakan publik Amir Hamzah kepada harianumum.com di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Ia menilai, jika Anies ingin sukses membatalkan pembelian lahan RSSW yang menurut hasil audit BPK merugikan negara Rp191 miliar, maka mantan Mendikbud itu harus segera menerbitkan surat keputusan (SK) tentang pembatalann pembelian lahan seluas 3,64 hektare itu dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), dan kembalikan uangnya.

Sedang untuk menghentikan megaproyek reklamasi di Teluk Jakarta, Anies diminta membatalkan semua peraturan-perundangan yang terkait, termasuk Pergub No 15 Tahun 2014, karena jika semua peraturan ini dicabut atau dibatalkan, maka proyek kontroversial itu tak lagi memiliki payung hukum.

Selain itu, Anies juga disarankan untuk meminta DPRD segera menggelar sidang paripurna penarikan dua Raperda yang terkait dengan reklamasi yang hingga kini mengendap di DPRD dan pembahasannya dihentikan sejak mantan Ketua Komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap KPK karena menerima suap hingga Rp2 miliar dari  salah satu pengembang proyek reklamasi itu.

Keduanya adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Meski demikian aktivis senior yang juga ketua  LSM Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengingatkan, karena pemerintahan Anies berada di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi, maka langkah Anies untuk menghentikan proyek reklamasi hendaknya tidak memberi kesan kalau Anies melawan pemerintah.

"Sejak awal pemerintah pusat,  juga gubernur Jakarta sebelumnya (Ahok dan Djarot), mendukung reklamasi, tapi Anies dapat berpegang pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk mengatasi kendala ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, pada pasal 11 UU itu diatur tentang urusan pemerintahan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintan pusat dan daerah. 

Pada ayat (1), (2) dan (3) pasal itu ditetapkan bahwa urusan yang dapat dibagi adalah urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

Sementara pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU itu menetapkan bahwa urusan wajib pemerintah pusat yang terkait dengan pelayanan dasar dan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar di antaranya meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,  dan kelautan.

Amir menegaskan, dengan adanya pasal-pasal ini Anies cukup punya peluru untuk dapat menghentikan reklamasi dengan mencabut atau membatalkan semua produk hukum yang berkenaan dengan proyek tersebut, karena dia cukup punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Anies juga disarankan untuk menjaga harmonisasi dengan DPRD karena mayoritas fraksi di lembaga legislatif ini, seperti Golkar, PDIP, NasDem, Hanura, dan PKB merupakan pendukung Ahok yang dikalahkan Anies di Pilkada DKI 2017, sehingga saat ini fraksi-fraksi itu nota bene berada pada posisi berseberangan dengannya.

"Bila Anies tidak mampu menjaga harmonisasi, dia akan menghadapi banyak kendala, termasuk saat meminta sidang paripurna pencabutan kedua Raperda itu," pungkas Amir.

Seperti diketahui, langkah Anies menghentikan proyek reklamasi merupakan realisasi janjinya saat Pilkada DKI 2017, namun hingga kini upaya itu sepertinya menemui jalan berliku dan terjal, karena permintaan mantan Mendikbud itu agar BPN membatalkan HGB Pulau C dan D yang merupakan pulau hasil reklamasi, telah ditolak. 

Di sisi lain, upaya Anies membatalkan pembelian lahan RSSW oleh Ahok merupakan rekomendasi BPK, sekaligus menjadi salah satu syarat jika Anies ingin laporan keuangan pemerintahannya mendapat penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) dari auditor plat merah tersebut. (rhm)

BERITA TERKAIT