Terkait Reklamasi, Anies-Sandi Diminta Evaluasi Integritas dan Akuntabilitas Orang-orang di Sekitarnya

13/01/2018 06:47 WIB HUKUM
rico (2).jpg

Jakarta, Harian Umum- Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga meminta Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno mengevaluasi integritas dan akuntabilitas orang-orang di sekitarnya, terutama yang terkait dengan penanganan reklamasi.

Pasalnya, orang-orang itu diduga telah memberikan masukan yang tidak tepat, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) menolak permintaan Anies agar menunda atau membatalkan HGB tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, yakni Pulau C,D dan G.

"Orang-orang itu mestinya tahu bahwa pembatalan HGB harus melalui pengadilan, tidak bisa dengan hanya mengirimkan surat ke BPN agar HGB ketiga pulau itu dibatalkan," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Ia juga menilai, dari hanya satu surat yang dikirimkan Anies ke BPN dengan perihal meminta penundaan atau pembatalan HGB Pulau C, D dan G, orang-orang itu kembali memberi masukan yang keliru.

Sebab, kata dia, pada Agustus 2017 BPN Jakarta Utara hanya menerbitkan HGB untuk Pulau C dan D, tidak untuk Pulau G. Sementara untuk HGB Pulau G, seperti diungkap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, baru diusulkan pengembang ke BPN dan masih menunggu persetujuan Pemprov DKI, sehingga HGB itu belum terbit.

Sofyan mengungkapkan hal itu saat menolak permintaan Anies agar BPN membatalkan HGB Pulau C, D dan G, Rabu (10/1/2018) lalu.

Jadi, menurut Rico, seharusnya surat yang dikirimkan Anies ke BPN ada dua; satu untuk membatalkan HGB Pulau C dan D, dan satu lagi untuk menunda penerbitan HGB Pulau G.

"Kalau orang-orang di sekitar Anies-Sandi selalu memberikan masukan yang tidak tepat seperti ini, berbahaya sekali. Karenanya, integritas dan akuntabilitas mereka harus dievaluasi," tegas Pegiat LSM senior yang juga pengurus Kupas (Komunitas Pengusaha Anti Suap) Kadin Indonesia ini.

Meski demikian, Rico juga meminta agar Anies-Sandi konsisten dengan janjinya untuk menghentikan proyek reklamasi, karena tak lama setelah dilantik pada 16 Oktober 2017, Sandi pernah mengatakan bahwa pulau yang sudah terlanjur dibentuk, akan dikaji pemanfaatannya.

"Jangan sampai terjadi, karena ada statemen seperti itu, pembangunan pulau dilanjutkan agar dapat dimanfaatkan. Ini tidak benar," tegasnya.

Seperti diketahui, pada 29 Desember 2017 Anies mengirimkan surat bernomor 2373/-1.794.2 kepada Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Surat itu berperihal tentang "Permohonan Kepada BPN untuk Menunda dan Membatalkan Seluruh Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada Pihak Ketiga Atas Seluruh Pulau Hasil Reklamasi Antara Lain Pulu C, Pulau D dan Pulau G".

Namun seperti diketahui, pada Rabu (10/1/2018) Sofyan menolak permintaan itu dengan alasan kalau HGB-HGB itu dikeluarkan secara sah sesuai hukum pertahanan yang berlaku di Indonesia.

"Jika HGB dibatalkan, nanti akan terjadi ketidakpastian hukum, (karena) sekali kami batalkan, produk BPN tidak akan lagi dipercaya oleh masyarakat," katanya. 

Sofyan bahkan mengaskan, bila Anies berkeras tetap ingin membatalkan HGB Pulau C dan D, maka Pemprov DKI dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Hasil putusan peradilanlah yang nanti akan kami hargai," tegasnya.

Di sisi lain, saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertajuk 'Untung Rugi Reklamasi' di kantor DPD I Golkar DKI di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada 29 Oktober 2017, Sandi mengatakan, pulau yang sudah terlanjur terbentuk dari proyek reklamasi, akan dikaji pemanfaatannya oleh Pemprov DKI.

Untuk itu, Pemprov akan berkomunikasi dengan Kementerian Lingkuhan Hidup dan Kehutanan, dan ia menjanjikan proses pemanfaatan akan berlangsung transparan.

"Yang jadi menarik mau diapakan yang sudah terbangun? Bagaimana pemanfaatannya? Harus diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan dilihat kajiannya berapa banyak lapangan pekerjaan, pemikiran dan pemanfaatan dan untuk siapa lapangan kerja tersebut. Pendidikan seperti apa untuk Jakarta Utara nanti pemanfaatannya," kata dia.

Sandi bahkan mengatakan bahwa Pemprov juga akan berkoordinasi dengan DPRD terkait pemanfaatan tersebut. (man)

BERITA TERKAIT