Satpol PP Bentuk Tim Penanganan Tower Mikrosel Ilegal

13/01/2018 03:13 WIB PEMERINTAHAN
mikrosel.jpg

Jakarta, Harian Umum-  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta membentuk tim untuk mengusut maraknya tower mikrosel bermasalah. 

"Tim ini melibatkan stakeholder terkait, termasuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)," jelas Kepala Satpol PP DKI Yani Wahyu kepada wartawan di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

Diakui, untuk mengatasi maraknya tower mikrosel bermasalah ini, penanganan harus komprehensif karena pada tower-tower tersebut terdapat perangkat strategis dari instansi lain, di antaranya CCTV milik Polda Metro Jaya, sehingga penanganannya tidak bisa separuh-separuh.

Berdasarkan hasil survei PTSP pada 7-9 Januari 2018 yang dilaporkan kepada Satpol PP, diketahui ada 12 tower mikrosel bermasalah, dimana satu di antaranya tidak memiliki izin, dan 11 melanggar peraturan tentang instalasi.

Ketika ditanya apakah ke-12 tower mikrosel itu akan dibongkar? Yani menjawab, pihaknya menunggu rekomendasi dari hasil kerja tim.

Untuk diketahui, maraknya tower mikrosel bermasalah sedang menjadi perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta karena banyak perusahaan yang mendirikan tower mikrosel lebih dari yang tertuang dalam perizinan yang dikeluarkan PTSP.

"Kita mendapat masukan yang di-acc 10, ternyata yang dipasang (yang didirikan) 200. Imi yang terjadi," ujar Sekretaris Komisi B DPRD DKI Darussalam, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik bahkan mengatakan kalau Dewan berencana membentuk Pansus untuk mengusut tower mikrosel ilegal yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI. 

Sebab, kata politisi Gerindra ini, penggunaan lahan Pemprov untuk tower mikrosel ilegal merupakan bentuk penyimpangan pemanfaatan aset. 

Data Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI menyebut, saat ini telah ditemukann 1.129 tower mikrosel ilegal di Ibukota, dan tower-tower itu kebanyakan berdiri tanpa izin di lahan milik Pemprov. (rhm)

BERITA TERKAIT