Reklame di JPO Depan Pasar Festival Diduga Bodong, Anies-Sandi Diminta Tegas

12/01/2018 05:35 WIB PEMERINTAHAN
reklame meikarta.jpg

Jakarta, Harian Umum- Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta Pemprov DKI Jakarta menindak tegas pemasangan papan reklame (billboard) yang melanggar peraturan atau bodong. 

Salah satu yang disorot adalah keberadaan reklame di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan HR Rasuna Said,  Jakarta Selatan. Tepat di depan Pasar Festival.

"Keberadaan reklame seperti itu tak boleh dibiarkan, harus segera dibongkar," katanya kepada harianumum.com melalui siaran tertulis, Kamis (11/1/2018).

Ia menyebut, reklame di JPO Jalan HR Rasuna Said depan Pasar Festival dikelola oleh PT Prisma Harapan (PH), perusahhaan pemenang lelang atas titik reklame tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemenang Lelang dari Kepala BPKAD Nomor 38 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014.

Atas pengelolaan tersebut, PT PH telah menyetor pembayaran kepada Pemprov DKI atas Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp2,101 miliar pada 30 Desember 2014.

Dari perjanjian sewa antara Pemprov dengan perusahaan yang berkantor di kawasan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, tersebut yang ditandatangani pada 1 September 2015, diketahui kalau pemanfaatan titik reklame berupa JPO yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Depan Pasar Festival, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan itu berlaku selama 2 tahun.

Meski demikian, dari surat pernyataan yang dibuat PT PH, yang ditandatangani di atas materai, diketahui kalau sebelum masa sewa berakhir pada 1 September 2017, perusahaan tersebut akan membongkar sendiri reklamenya pada 12 Juni 2017.

"Namun fakta di lapangan yang kami lihat, hingga 11 Januari 2018 ini reklame tersebut masih kokoh dan menayangkan iklan komersil "Traveloka" di sisi timur dan "Meikarta" di sisi barat," ujar aktivis yang juga mantan Presidium Relawan Anies Sandi (PRAS) ini.

Syaiful tegas mengatakan kalau secara kasat mata telah terjadi pelanggaran di JPO depan Pasar Festival yang mengindikasikan adanya kolusi antara perusahaan dengan pihak terkait di Pemprov DKI, termasuk BPKAD.

"Karena tidak mungkin pelanggaran tersebut terus berlangsung tanpa backing atau kerjasama ari oknum aparat," tegasnya.

Ia pun meminta Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk berani menindak tegas kolusi ini, dan jika perlu menyerahkannya kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT PH belum dapat dimintai keterangan, karena saat harianumum.com menghubungi nomor 08111306XXX milik perusahaan itu untuk mengonfirmasi masalah ini, seorang wanita yang mengaku bernama Hani dan bekerja sebagai marketing, menolak memberi keterangan dengan alasan tak berwenang menanggapi pertanyaan yang diajukan.

Namun ketika kantor perusahaan itu didatangi, resepsionis perusahaan mengatakan bahwa karyawan yang berwenang memberi keterangan, yang ia sebut bernama Pak Madi, sedang keluar kantor. Ia menyarankan harianumum.com meninggalkan nomor kontak agar dapat dihubungi.

"Atau nanti Bapak bisa menghubungi kami lagi," kata resepsionis berambut panjang itu. (rhm)

BERITA TERKAIT