La Nyalla Ngaku Batal Ikut Pilgub Jatim Karena Dimintai Rp 40 Miliar oleh Prabowo

12/01/2018 04:23 WIB POLITIK
P_20180111_144057.jpg

Jakarta, Harian Umum- Ketua Kadin Jawa Timur yang juga mantan ketua PSSI, La Nyalla Mahmud Matalitti, mengaku gagal menjadi cagub yang diusung Partai Gerindra di Pilgub Jatim 2018, karena dimintai uang Rp40 miliar oleh ketua umum partainya itu, Prabowo Subianto.

"Saya tidak jadi nyalon bukan karena saya tak sanggup memenuhi persyaratan yang diberikan Gerindra yang tertuang dalam surat tugas yang diberikan DPP kepada saya, melainkan karena saya nggak mau menyiapkan dana Rp40 miliar di depan. Dana itu diminta oleh Prabowo katanya untuk uang saksi (di TPS)," katanya saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

La Nyalla mengaku, ia memutuskan untuk mengajukan diri ke partainya itu agar diusung di Pilgub Jatim 2018, karena dua alasan. 

Pertama, karena saat ia dipenjara karena dikiriminalisasi dengan tuduhan mengorupsi dana hibah Kadin Jawa Timur pada 2012, ia bernazar jika bebas maka ia akan mengikuti Pilkada agar dapat membangun Jatim dan membuat provinsi itu lebih maju dan rakyatnya bangkit demi kesejahteraan yang berkeadilan.

Kedua, karena dirinya merupakan satui dari lima alumni Aksi 212 yang direkomendasikan para ulama untuk maju sebagai cagub di Pilkada serentak 2018.

"Saya juga memutuskan untuk tidak mau membeli rekomendasi, karena insya Allah menang," katanya.

Namun ia mengakui sangat terkejut karena ketika pada 9 Desember 2017 dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, ia diminta menyiapkan uang Rp40 miliar yang katanya untuk biaya saksi di TPS.

"saya menolak, karena hari pencoblosan kan masih lama (April 2018), tapi kenapa diminta sekarang?" katanya.

Ia bahkan berhitung; karena di Jatim terdapat 6.800 TPS, maka total dana yang harus dikeluarkan untuk dua saksi di setiap TPS adalah Rp28 miliar.

"Karena alasan ini, maka pada 20 Desemebr 2017, surat tugas yang diberikan DPP Gerindra ke saya, saya kembalikan karena saya hanya mau memberikan uang itu saaat rekomendasi telah keluar, bukan dibayar di depan," imbuhnya. 

Seperti diketahui, karena keinginannya untuk maju di Pilkada Jatim 2018, pada 10 Desember 2017 DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat tugas bernomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada /2017 untuk La Nyalla yang berisi lima poin.

Dari kelima poin itu, yang krusial adalah poin 2 dan 3 yang bunyinya sebagai berikut:
2. Melalui surat tugas ini saudara diminta memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi persyaratan pencalonan
3. Melalui surat tugas ini saudara diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan

Pada poin 4, DPP Gerindra menyatakan; "Apabila sampai 20 Desember 2017 saudara tidak mampu memenuhi persyaratan nomor 2 dan 3, maka otomatis surat ini tak berlaku".

Beberapa hari setelah itu, petinggi Gerindra seperti Fadli Zon mengatakan, partainya berencana mengusung Moreno Suprapto di Pilgub Jatim karena La Nyalla gagal memenuhi persyaratan yang tertuang dalam surat tugas tersebut.

Dalam konferensi pers itu, La Nyalla tegas menyatakan kalau apa yang dikatakan Fadli Zon itu tidak benar.

"Lagipula sebenarnya aneh, karena dimana pun biasanya partai politik yang mencari dukungan dari partai lain untuk calon yang diusungnya, bukan si calon yang mencari sendiri," katanya.

Atas kejadian ini, La Nyalla yang mengaku menjadi kader Gerindra sejak 2009, tak mau lagi bernaung di bawah partai ini, dan bahkan mengaku tak sudi mendukung Prabowo di Pilpres 2019.

"Sejak saya jadi kader Gerindra, saya selalu berjuang mendukung Prabowo menjadi presiden. Baik di Pilpres 2009 maupun 2014, dan itu saya gunakan uang pribadi. Tapi ternyata apa yang saya lakukan untuk partai sama sekali tidak dihargai," katanya.

Meski demikian La Nyalla mengaku bersyukur karena dari kejadian ini ia jadi memahami bagaimana Gerindra sebenarnya.

"Apalagi karena Prabowo sendiri pernah bilang; "Kalau nggak punya uang jangan maju"," pungkasnya. (rhm)

 
 

BERITA TERKAIT