Ini Kejanggalan Fit and Proper Test Arief Hidayat Sebagai Hakim MK

07/12/2017 17:19 WIB PEMERINTAHAN
komisi 3.jpg

Jakarta, Harian Umum - Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Julius Ibrani menilai hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat janggal dan tidak layak sah.

Menurut Julius, ada tiga kejanggalan dalam proses fit and proper test Arief Hidayat. Kata Julius Ibrani pada Rabu, 6 Desember 2017.

1. Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pernah diminta mundur dari jabatannya atas buntut kasus Patrialis Akbar yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Arief dinilai tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan internal dan menjaga kewibawaan MK.

2. Tidak ada transparansi dalam uji kelayakan terhadap calon tunggal Hakim Mahkamah Konstitusi. "Masa jabatan Arief Hidayat baru berakhir April 2018, uji kelayakan ini seperti tergesa-gesa dan tampak sarat kepentingan di dalamnya," kata dia.

3. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat terkait pertemuannya dengan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza. Julius menduga, pertemuan itu merupakan lobi politik untuk melanggengkan langkah Arief menuju kursi Ketua MK untuk periode kedua serta berkaitan dengan uji materi keabsahan Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini tengah dibahas di MK.

Sebelumnya, Arief membantah adanya lobi politik itu dan menjelaskan bahwa pertemuan dia dan Komisi III DPR hanya sebatas membahas perpanjangan masa jabatan dan mencocokkan jadwal pelaksanaan fit and proper test. "Seharusnya uji kelayakan itu dibatalkan dan diulang kembali secara transparan," kata dia.

Sementara itu Kejanggalan yang sama diungkap Desmond terkait fit and proper test hakim MK Arief Hidayat:

1. Tak Ada Pleno Komisi III : Agenda fit and proper test ini diketahui pertama kali pada Senin (27/11) lalu. Tiba-tiba seluruh anggota Komisi III mendapat undangan rapat untuk menguji Arief Hidayat sebagai hakim MK di periode kedua. Padahal, tidak ada rapat pleno Komisi III yang membahas agenda fit and proper test itu.

Desmond menyebut agenda diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi III asal PDIP, Trimedya Pandjaitan. Namun karena tiba-tiba, maka rapat itu batal                   digelar. Agenda yang sama diajukan lagi hari ini dan kali ini berhasil digelar.

2. Masa Jabatan Arief Hidayat : Fit and proper test  ini juga dianggap terlalu dini alias terburu-buru. Pasalnya, masa jabatan Arief baru akan habis pada 1 April 2018. Desmond menduga fit and proper test ini 'akal-akalan' untuk mengamankan Arief di MK. 

Dia menyebut yang mendorong agenda ini adalah politikus PDIP Trimedya Pandjaitan yang hari ini memimpin rapat. "Tiba-tiba Trimedya langsung (ingin) memproper. Jadi ada sesuatu kesalahan prosedur yang harus diperbaiki oleh Komisi III," kata Desmond, 

3. Unsur Politis : Desmond menyebut agenda fit and proper test ini bermuatan politis. Agenda ini terlaksana karena justru ada manuver Arief Hidayat yang melobi fraksi-fraksi di DPR.

"Sebelumnya memang Pak Arief gencar juga lobi-lobi gitu loh. Lobi-lobi dengan alasan dia ingin diperpanjang karena mendekati partai-partai dengan argumentatif kalau dia enggak terpilih nanti yang gantiin dia Saldi Isra. Saldi Isra itu dianggap pro KPK," tuding Desmond, Senin (27/11).

4. Terkait Pansus Hak Angket : Desmond menyebut fit and proper test ini juga terkait dengan judicial review UU MD3 yang sedang diuji oleh MK. Uji materi ini penting bagi DPR karena menentukan sah tidaknya Pansus Hak Angket KPK.

Lewat uji materi itu, beberapa kelompok masyarakat meminta MK menegaskan KPK bukanlah objek hak angket KPK. Sementara, Pansus Hak Angket KPK saat ini masih bekerja menyusun rekomendasi. Jika gugatan dikabulkan MK, maka Pansus tidak sah.
Atas hal itu pula Gerindra menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat.

5. Panel Hanya Satu Orang : Hasil skorsing dalam rapat Komisi III tadi, memutuskan fit and proper test tetap berlangsung. Agedanya yaitu mendengarkan paparan Arief Hidayat sebagai calon, lalu pendalaman materi oleh 4 orang Panel ahli. Mereka yang menguji adalah Syamsul Bachir, Hesti Armiwulan, Maruarar Siahaan, Runtung Sitepu.

Tapi panel itu janggal karena mestinya calonnya lebih dari satu.

Meski begitu, Komsii III tetap menggelar fit and proper test lantaran menjadi suara mayoritas. Desmon dan anggota Gerindra lain, Supratman Andi Agtas memilih walk out dan tak ikut fit and proper test.

Sementara itu, Dewan Etik MK sudah mengetahui soal dugaan manuver Arief Hidayat di DPR untuk duduk lagi sebagai hakim MK di periode kedua. Dewan etik akan memanggil Arief dalam waktu dekat.(tqn)
 

BERITA TERKAIT