Hadapi Bencana Alam PKS Bantul Perintahkan Kadernya Segera Pulang dari Kunker

05/12/2017 06:59 WIB POLITIK
bantul.jpg

Jakarta, Harian Umum - Ketua DPD PKS Bantul, Amir Syarifudin meminta kader PKS yang sudah pergi ikut kunjungan kerja (kunker) DPRD Bantul ke Palembang dan Makassar untuk segera pulang. Amir menilai Alangkah tersebut tidak bijaknya jika dalam kondisi bencana alam mereka malah jalan-jalan Kunjungan Kerja ke daerah lain.

Amir yang juga anggota DPRD Bantul mengaku tidak mengikuti kunjungan kerja tersebut untuk membantu masyarakat yang terkena musibah.

“Saya langsung telepon dan instruksikan untuk segera pulang bagi anggota FPKS yang telanjur berangkat. Konsituen, tetangga saya dan masyarakat Bantul tengah tertimpa musibah. Untuk itu saya memilih tidak ikut kunker,” tegasnya, Senin (4/12/2017).

Para wakil rakyat yang kunjungan kerja itu tergabung dalam empat panitia khusus atau pansus, yaitu Pansus I tentang Pengelolaan Zakat, Pansus II tentang Penyertaan Modal Bank BPD, Pansus III tentang Pengendalian Pencemaran Air, dan Pansus IV tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Amir Syarifudin menilai mendampingi masyarakat yang sedang terkena musibah lebih mendesak dibanding mengikuti kunker.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin Nazar juga mengkritik keras kader PAN dan anggota DPRD yang ikut kunker di tengah suasana bencana yang melanda Bantul. Menurutnya kegiatan semacam ini sudah sering dilakukan oleh para anggota Dewan. Menurut Nazar, para wakil rakyat ini tiap pekan pasti pergi, kegiatan ini sudah menjadi kebiasan mereka. Sudah jadi racun yang merusak sistem pemerintahan daerah. 

“Itu cara sistem merusak legislatif daerah. Dan yang dirusak malah ketagihan. Seperti narkoba. Merusak tapi yang melakukan ketagihan. Bencanapun yang menima rakyat tak sanggup membuat mereka libur sepekan untuk pergi,” sindirinya.

Pengamat Poin Indonesia Arif Nurul Iman menilai seharusnya dalam kondisi bencana seperti ini kunjungan tersebut bisa dijadwal ulang. Artinya di tengah warga Bantul berduka akibat bencana seharusnya bisa ditunda sebagai bentuk kepekaan anggota Dewan dalam merespons aneka kebutuhan tanggap darurat. “Ini tindakan parlemen yang kurang peka terhadap situasi masyarakat,” tegasnya.(tqn) 

BERITA TERKAIT