PAD dari Pengelolaan TPE Diduga Bocor, Dishub Diminta Tindak Tegas PT Mata Biru

13/11/2017 22:36 WIB HUKUM
8563865e-dc16-48be-b748-065c9a8ad969.jpg
Jakarta, Harian Umum- Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu meminta Pemprov DKI menghentikan kerja sama dengan PT Mata Biru (MB) dalam pengelolaan sistem terminal parkir elektronik (TPE) atau parkir meter.
 
Pasalnya, kebijakan yang diberlakukan di tiga lokasi tersebut, yakni di Jalan Boulevard, Jakarta Utara; Jalan Falatehan, Jakarta Selatan; dan Jalan Sabang, Jakarta Pusat, terindikasi rawan kebocoran dan merugikan Pemprov dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) akibat pengelolaan yang tidak maksimal.
 
"Dalam mengelola TPE, PT Mata Biru selaku operator hanya menempelkan stiker bagi pengguna lahan parkir. Kuat dugaan cara konvensional seperti itu tak hanya merugikan Pemprov DKI, tapi juga masyarakat pengguna lahan parkir di ketiga lokasi itu," katanya kepada harianumum.com di Jakarta, Minggu (12/11/2017) malam.
 
Ia menambahkan, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perpakiran dan Pergub Nomor 84 Tahun 2011, disebutkan bahwa dalam mengelola parkir, operator perparkiran harus profesional. Sayangnya, regulasi itu bagi PT MB agaknya tak bermakna apa-apa, dan pengguna lahan parkir pun akhirnya hanya menjadi pelengkap penderita.
 
"Saya sudah melaporkan masalah ini secara resmi ke Dinas Perhubungan berikut segepok bukti penyelewengan PT Mata Biru. Harapan kami, Pemprov DKI melalui SKPD itu jangan hanya galak saat menderek mobil, tapi tak berani menindak PT Mata Biru dan menyeretnya ke meja hijau karena proses hukum terhadap operator perparkiran yang nakal, bisa jadi pembelajaran," tegas Viktor.
 
Ia juga meminta Komisi B DPRD DKI Jakarta agar tidak berdiam diri. Komisi ini diminta mengkaji kembali sistem parkir meter agar ke depan tidak ada lagi operator nakal yang pintar mengeruk keuntungan sepihak dari lahan parkir.
 
Dari data yang diberikan LP2AD diketahui kalau selain diduga mengelola lahan parkir secara konvensional,  PT MB juga diduga melanggar Pergub DKI No 20 Tahun 2017 tentang UMP 2017 dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Pasalnya, meski UMP DKI 2017 ditetapkan sebesar Rp3,35 juta, PT MB hanya menggaji karyawannya sebesr Rp2,7 juta dan hanya memberi THR sebesar Rp500 ribu.
 
Manajemen perusahaan ini bahkan dilaporkan sering mengintimidasi para juru parkir di lapangan, memperjualbelikan lahan parkir di Jalan Sabang untuk pedagang kaki lima, dan tidak pernah memberikan seragan kepada karyawannya. (rhm) 

BERITA TERKAIT