PDIP dan Gerindra Tolak Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi Pantai

06/04/2016 18:56 WIB PEMERINTAHAN
harianumum.com

Fraksi PDIP menyatakan sikap tidak melanjutkan pembahasan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Berdasarkan rapat pengurus dengan situasi permasalahan saudara Sanusi, DPD PDI Perjuangan menginstruksikan fraksi untuk menghentikan pembahasan raperda," kata Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jakarta, Senin, 4 April 2016.

Prasetyo menegaskan instruksi ini bersifat wajib bagi seluruh anggota fraksi. Sehingga, anggota fraksi harus mengikuti imbauan ini. Selain mengimbau anggota fraksi, Prasetyo juga berencana untuk mengumpulkan seluruh fraksi di DPRD untuk membahas hal ini. 

"Saya rasa semua akan setuju," ujar Prasetyo.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik juga menyatakan setuju atas wacana ini. Politikus Gerindra ini mengatakan akan segera membawa pembahasan penundaan rancangan peraturan daerah ke rapat legislatif secepatnya.

"Iya saya sepakat, ini kan masih pembahasan, jadi gak ada yang bisa dicabut, kita stop saja pembahasannya," ujar Taufik.

Permasalahan izin reklamasi kembali menyeruak karena OTT KPK terhadap Ketua Komisi D DPRD Mohamad Sanusi berdampak panjang. OTT ini selain menetapkan Ketua Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta yang juga politikus Gerindra, Mohammad Sanusi; Presiden Direktur 

PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja; dan karyawan PT APL, Trinanda Prihantoro, sebagai tersangka, KPK juga mencekal Aguan Sugianto, bos Agung Sedayu Group. Kasus korupsi ini diduga untuk memuluskan izin dua reperda ini. 

BERITA TERKAIT


Tidak ada berita terkait