Jakarta, Harian Umum - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah (Timteng) yang melibatkan Iran kontra Amerika Serikat dan Israel, mulai memunculkan kekhawatiran baru bagi stabilitas ekonomi dan sosial di Indonesia.
Konflik yang terus memanas itu, dan membuat sejumlah kilang minyak diledakkan serta Selat Hormuz ditutup Iran, dinilai berpotensi memicu krisis energi global yang pada akhirnya berdampak langsung pada negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia.
Kilang minyak yang diledakkan di antaranya kilang minyak di Bahrain, kilang minyak Aramco milik Arab Saudi, kilang minyak Shahran Oil milik Iran, dan kilang minyak Israel di Haifa.
Pada Minggu dan Senin, harga minyak mentah dunia meroket melampaui $100 per barel.
Minyak mentah Brent patokan internasional melonjak lebih dari 20 persen pada hari Minggu, mencapai puncaknya di atas $114 per barel, seiring meningkatnya kekhawatiran akan gangguan berkepanjangan terhadap pasokan energi global.
Setelah sedikit penurunan, patokan tersebut diperdagangkan sekitar $107,50 pada pukul 02:30 GMT hari Senin.
Pengamat Iintelijen dan Ggeopolitik Amir Hamzah mengatakan, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, karena gangguan pada jalur distribusi energi dunia akibat perang di Timur Tengah, dapat memicu efek berantai, mulai dari lonjakan harga energi hingga potensi gejolak sosial di dalam negeri.
“Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Jika konflik Iran dan Amerika Serikat-Israel terus meningkat, maka distribusi energi global akan terganggu. Dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga bisa berujung pada tekanan sosial di dalam negeri,” ujar Amir dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).
Salah satu titik paling strategis dalam konflik ini adalah Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur ini setiap harinya.
Jika eskalasi konflik membuat jalur tersebut terganggu, maka distribusi minyak dunia akan mengalami hambatan serius. Hal itu juga berdampak langsung pada Indonesia yang sebagian pasokan minyaknya berasal dari kawasan tersebut.
Amir mengungkapkan bahwa beberapa kapal tanker milik Pertamina dilaporkan masih tertahan di sekitar kawasan Selat Hormuz, karena Iran menutup selat itu sejak serangan AS-Israel pertama ke Iran yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei pada tanggal 28 Februari 2026.
“Jika kapal tanker tertahan atau jalur distribusi terganggu, maka pasokan energi akan terhambat. Dalam kondisi seperti itu, harga minyak global hampir pasti melonjak tajam,” katanya.
Kenaikan harga minyak dunia biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga BBM, biaya transportasi, serta harga kebutuhan pokok. Situasi ini bisa menekan daya beli masyarakat yang telah merosot sejak era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi (2014-2024).
Dalam perspektif intelijen strategis, krisis energi seringkali tidak berdiri sendiri. Lonjakan harga energi dapat memicu inflasi tinggi, memperlemah stabilitas ekonomi, serta menimbulkan ketidakpuasan sosial.
Amir menilai kondisi tersebut dapat menjadi pemicu munculnya mobilisasi massa di ruang publik.
Ia mencatat bahwa dalam beberapa hari terakhir, percakapan di media sosial—terutama di platform X—mulai menunjukkan peningkatan kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak bisa dipandang sebagai sekadar dinamika opini digital biasa.
“Dalam analisa intelijen sosial, media sosial sering menjadi indikator awal meningkatnya ketegangan publik. Narasi kritik yang masif bisa menjadi fase pemanasan sebelum muncul mobilisasi demonstrasi di lapangan,” ujarnya.
Ia bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya aksi demonstrasi besar setelah momentum Idul Fitri, ketika aktivitas sosial masyarakat kembali normal.
“Setelah Lebaran biasanya aktivitas politik dan sosial kembali meningkat. Jika kondisi ekonomi ikut tertekan karena krisis energi, maka potensi demonstrasi bisa meningkat,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, Amir menilai seruan persatuan yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi sangat relevan.
Sebelumnya, Dasco mengingatkan pentingnya menjaga soliditas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
Menurut Amir, pesan tersebut merupakan pendekatan komunikasi politik yang tepat untuk meredam potensi polarisasi masyarakat.
“Ketika dunia sedang menghadapi ketidakpastian geopolitik, negara membutuhkan stabilitas domestik. Narasi persatuan sangat penting agar masyarakat tidak terjebak pada konflik internal,” jelasnya.
Dalam analisis geopolitik, banyak negara menghadapi tantangan yang sama ketika krisis global terjadi. Negara yang memiliki kohesi sosial kuat biasanya lebih mampu bertahan dibanding negara yang mengalami polarisasi politik tajam.
Situasi ini juga kembali membuka perdebatan lama mengenai ketahanan energi Indonesia. Meski memiliki sumber daya energi yang besar, Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyaknya dari luar negeri.
Ketergantungan tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global.
Amir menilai pemerintah perlu mempercepat strategi diversifikasi energi, termasuk pengembangan energi alternatif dan peningkatan produksi domestik.
“Ketahanan energi harus menjadi prioritas strategis nasional. Selama Indonesia masih sangat bergantung pada impor, setiap konflik di Timur Tengah akan selalu berdampak ke dalam negeri,” katanya.
Ia juga menilai perlunya penguatan sistem cadangan energi nasional untuk mengantisipasi gangguan distribusi global. (rhm)
