Jakarta, Harian Umum- Kepala Badan Kepegawaian Derah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, membantah ada lebih dari 20 pejabat yang mengikuti seleksi di Pemprov Jawa Barat.
"Hanya Satu ... Setiadji. Beliau eselon III dan mengikuti seleksi terbuka eselon II di Jawa Barat dan lulus sebagai kandidatnya. Beliau sebelumnya menjabat kepala UPT Smart City Dinas Kominfo," katanya kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Rabu (6/3/2019).
Ketika dikonfirmasi apakah Selain Setiaji tidak ada lagi pejabat DKI yang mengikuti seleksi di Jabar? Chaidir mengiyakan.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia for Transparancy and Akuntability (INFRA) Agus Chairudin, mengatakan, saat Gubernur Jabar Ridwan Kamil melantik 14 pejabat eselon II, Selasa (5/3/2019), ada tiga pejabat yang semula merupakan pejabat DKI yang ikut tes di Pemprov Jabar, dan lulus.
Dua di antaranya adalah A Koswara yang dilantik menjadi Kadis Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jabar. Sebelumnya, Koswara bertugas di Dinas Perindustrian dan Energi Pemprov DKI; dan Setiaji ST yang dilantik menjadi Kadis Komunikasi dan Informatika Pemprov Jabar. Sebelumnya, Setiaji menjabat sebagai kepala UPT Jakarta Smart City.
"Ini baru dari hasil seleksi gelombamg pertama Pemprov Jabar. Hingga Agustus 2019 nanti masih ada 2-3 kali seleksi lagi. Kalau lolos, akan ada lagi mantan pejabat DKI yang dilantik di Pemprov Jabar," imbuhnya.
Ia menyebut, dari informasi yang diperoleh, ada lebih dari 20 ASN di DKI yang mendaftar untuk mengikuti seleksi di Bumi Priangan.
Mereka ini, katanya, merupakan ASN-ASN yang dinilai cerdas dan punya potensi, sehingga sempat dimasukkan dalam program untuk disekolahkan lagi dengan biaya dari Pemprov, dan kerap dikirim untuk mengikuti seminar dan diskusi.
"Nama mereka juga masuk dalam bank data, sehingga jika Gubernur membutuhkan ASN untuk jabatan tertentu, tinggal mengambilnya dari bank data itu," imbuhnya.
Namun, lanjut Caleg Partai Perindo ini, meski nama para pejabat itu masuk bank data sejak era Gubernur Ahok, hingga era Gubernur Anies Baswedan saat ini, nama mereka tidak ditoleh. Bahkan meski di antara mereka ada yang ikut seleksi di era Anies, mereka tidak lulus dan karirnya mandeg.
"ini yang membuat mereka eksodus ke Jabar. Padahal, setelah Anies memenangi Pilkada Jakarta 2017, mereka menaruh harapan besar kepada Anies bahwa pola rekrutmen di era Anies tidak seperti di era Ahok yang cenderung lebih pada like and dislike, dan lebih profesional," imbuh Agus.
Agus menegaskan, eksodusnya pejabat itu diakibatkan oleh rasa kecewa mereka pada tata cara seleksi terbuka di Pansel dan seleksi di Baperjab yang ditengarai terkontaminasi politik uang, sehingga muncul dugaan adanya jual beli jabatan dalam proses seleksi yang dilakukan Pansel dan Baperjab. (rhm)