Jakarta, Harian Umum - Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi akan berupaya menduduki DPR/MPR pada aksi yang digelar Selasa (5/3/2024).

"Rencananya kita akan menduduki DPR/MPR dan kita akan menginap di sana sampai ada keputusan (Presiden) Jokowi lengser!" kata Koordinator Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Zulkarnain, di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Ia menjelaskan, aksi tersebut merupakan kelanjutan dari aksi di DPR pada 1 Maret 2024 lalu dan aksi-aksi sebelumnya yang mempersoalkan kecurangan Pilpres secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk memenangkan Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Aksi ini akan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh, dan merupakan gabungan pendukung Paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin (AMIN) dan Paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

"Soal jumlah massa, saya tidak bisa pastikan karena yang akan ikut turun aksi bukan hanya dari Jabodetabek, tapi juga dari daerah lain. Jadi, massa yang turun bisa ratusan, tapi bisa juga jutaan," imbuh Zulkarnain.

Seperti halnya pada aksi 1 Maret, pada aksi Selasa besok juga diusung tiga tuntutan, yakni turunkan harga Sembako, dukung hak angket, dan Makzulkan Jokowi.

Terkait tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi, Zulkarnain menjelaskan bahwa diakui atau tidak, Presiden terlibat dalam kecurangan itu, karena selain pernah mengakui akan cawe-cawe di Pilpres 2024, dan juga bagi-bagi Bansos di depan istana.

"Selain itu, kita juga lihat bagaimana putusan MK yang.meloloskan anak Jokowi menjadi Cawapres. Jadi, dia memang bertanggung jawab dan menurut saya, nggak pantas seorang presiden cawe-cawe demi memenangkan anaknya. Maka, dia harus dimakzulkan," tegas Zulkarnain.

Ia meyakini, Jika kecurangan Pilpres tidak diselesaikan dengan baik, rakyat akan semakin marah.

"Sebab kecurangan Pilpres ini kejahatan, sehingga tak boleh dibiarkan. Lagipula pemimpin yang lahir dari sebuah kejahatan pasti juga akan menjadi pemimpin yang jahat," tegas Zul. (rhm)